Dudung Tantang Publik Buktikan Tuduhan Kuasai Dapur MBG: “Kalau Ada, Saya Kasih Hadiah!”

PusakoNews.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi yang mengaitkan dirinya dengan kepemilikan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (10/6). Klarifikasi tersebut dilakukan untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program strategis nasional.

Dalam keterangannya kepada awak media, Dudung menepis secara tegas isu yang menyebut dirinya memiliki atau mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis melalui hubungan dengan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

“Saya informasikan dan saya tegaskan, tidak ada sama sekali saya memiliki dapur program tersebut. Kalau memang ada yang mendapati Pak Dudung punya dapur, silakan cek langsung, saya kasih hadiah nanti,” ujar Dudung.

Related News: KSP Bongkar Dugaan Praktik “Jual Titik” MBG, Dudung: Akan Saya Cek Terus!

Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut, Dudung menjelaskan kronologi yang melatarbelakangi munculnya isu tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sekitar enam hingga tujuh bulan lalu dirinya menerima aspirasi dari sejumlah pengurus pondok pesantren yang berharap para santri dapat menjadi bagian dari penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Dudung, beberapa tokoh pesantren, di antaranya Abah Junaidi dan Ustaz Iskandar, menyampaikan kebutuhan agar lingkungan pesantren mereka mendapatkan akses terhadap program pemerintah tersebut. Dengan jumlah santri yang mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 orang, lokasi tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu titik pelaksanaan program MBG.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, Dudung mengaku hanya membantu mempertemukan para pengurus pesantren dengan Dadan Hindayana yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk fasilitasi agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada instansi yang berwenang.

Dudung menegaskan bahwa setelah memperkenalkan kedua belah pihak, dirinya tidak lagi terlibat dalam proses komunikasi maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program tersebut. Seluruh tahapan selanjutnya menjadi kewenangan pihak-pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Related News: Sertijab Kepala Staf Kepresidenan: Dudung Abdurachman Tegaskan Komitmen Kawal Program Prioritas dan Siapkan Layanan Aduan 24 Jam

Lebih lanjut, Dudung mengungkapkan bahwa beberapa minggu lalu dirinya sempat menanyakan perkembangan usulan tersebut kepada Dadan Hindayana. Berdasarkan informasi yang diterimanya, proses administrasi untuk lokasi yang diusulkan masih belum rampung sehingga pembangunan dapur SPPG di kawasan tersebut juga belum dilakukan.

Fakta tersebut, menurut Dudung, semakin memperjelas bahwa tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk mengaitkan dirinya dengan kepemilikan maupun pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai isu yang berkembang muncul akibat kesalahpahaman terhadap perannya yang hanya sebatas menjembatani komunikasi antara pihak pesantren dan Badan Gizi Nasional.

“Cuma karena saya yang meminta tolong kepada Pak Dadan untuk memfasilitasi pesantren itulah, akhirnya muncul isu seakan-akan Pak Dudung yang punya dapur. Sekali lagi saya tegaskan, secara riil dapurnya pun belum terbangun dan saya sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Jelas ya, rekan-rekan sekalian,” tegasnya.

Melalui klarifikasi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh dan akurat mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah terus berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap pelaksanaan program prioritas nasional demi memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
[PusakoNews.com/red]