Hezbollah Tolak Kesepakatan Gencatan Senjata Baru Israel-Lebanon, Ketegangan Kawasan Kembali Meningkat

PusakoNews.com, Beirut - Kelompok bersenjata Hezbollah secara tegas menolak kesepakatan gencatan senjata terbaru yang dicapai antara Israel dan Lebanon melalui mediasi Amerika Serikat. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Qassem, yang menilai proposal tersebut tidak memberikan keuntungan bagi Lebanon dan justru menguntungkan kepentingan Israel.

Dalam pernyataannya, Qassem menyebut proses negosiasi yang berlangsung selama beberapa putaran pembicaraan sebagai langkah yang “sia-sia” dan “memalukan” bagi Lebanon. Menurutnya, mayoritas masyarakat Lebanon tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan dalam kesepakatan tersebut karena dianggap menyerupai bentuk penyerahan diri kepada Israel.

Kesepakatan yang diumumkan Israel dan Lebanon itu merupakan pembaruan dari gencatan senjata yang sebelumnya telah diberlakukan secara terbatas. Salah satu poin utama dalam perjanjian baru tersebut adalah pembentukan zona keamanan percontohan di wilayah Lebanon selatan yang akan berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Lebanon. Dalam zona tersebut, seluruh unsur Hezbollah dan kelompok bersenjata non-negara lainnya dilarang beroperasi.

Selain itu, kesepakatan juga mengharuskan Hezbollah menghentikan seluruh serangan terhadap wilayah Israel. Sebagai bagian dari implementasi perjanjian, seluruh anggota Hezbollah diwajibkan meninggalkan kawasan antara perbatasan Israel dan Sungai Litani yang berjarak sekitar 30 kilometer ke arah utara dari garis perbatasan.

Meskipun demikian, dokumen kesepakatan tidak menjelaskan secara rinci lokasi zona keamanan yang dimaksud maupun mekanisme pelaksanaannya di lapangan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimisme terhadap perkembangan proses perdamaian tersebut. Trump mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Hezbollah dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menurut Trump, kemajuan menuju stabilitas kawasan mulai terlihat dan terdapat peluang bagi Lebanon untuk keluar dari siklus konflik berkepanjangan yang selama ini membebani negara tersebut.

“Lebanon telah menderita akibat konflik selama bertahun-tahun. Akan menjadi hal yang sangat baik apabila perdamaian dapat benar-benar terwujud,” ujar Trump.

Namun di lapangan, penolakan terhadap kesepakatan tersebut tampak cukup kuat, terutama di wilayah Dahieh, pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai basis utama dukungan Hezbollah.

Sejumlah warga setempat mempertanyakan efektivitas gencatan senjata yang hanya membatasi satu pihak, sementara serangan militer Israel masih terus berlangsung di berbagai wilayah Lebanon.

Seorang pelaku usaha di Dahieh menilai kesepakatan itu tidak mencerminkan perdamaian yang sejati karena masih terjadi serangan udara di Lebanon. Ia menegaskan bahwa gencatan senjata hanya dapat berhasil apabila seluruh pihak menghentikan aksi militer secara bersamaan.

Pandangan serupa juga disampaikan warga lainnya yang menyebut masyarakat Lebanon telah lama kehilangan harapan terhadap berbagai upaya diplomatik yang berulang kali gagal menghentikan konflik.

Kesepakatan terbaru tersebut dicapai setelah putaran keempat pembicaraan antara Israel dan Lebanon yang berlangsung di Washington dengan fasilitasi Amerika Serikat. Kedua negara dijadwalkan kembali menggelar perundingan lanjutan pada 22 Juni mendatang guna membahas kemungkinan tercapainya kesepakatan yang lebih komprehensif.

Pemerintah Lebanon diyakini berharap bahwa keterlibatan langsung dalam dialog dengan Israel dapat mendorong Hezbollah untuk mendukung proses perdamaian. Sementara itu, Amerika Serikat memandang kemajuan di Lebanon sebagai bagian penting dari upaya diplomatik yang lebih luas, termasuk pembicaraan dengan Iran mengenai stabilitas kawasan Timur Tengah.

Meski dukungan publik terhadap Hezbollah tidak dominan di Lebanon, banyak kalangan juga tidak menyambut positif operasi militer Israel di wilayah mereka. Dalam situasi tersebut, Hezbollah tampaknya berupaya mempertahankan posisinya sebagai kekuatan utama yang mengklaim mampu menghadapi Israel dan melindungi kepentingan Lebanon.

Sebagai organisasi yang memiliki sayap militer, partai politik, dan jaringan sosial yang luas, Hezbollah selama bertahun-tahun menjadi aktor paling berpengaruh di Lebanon. Dengan dukungan Iran, kelompok ini membangun kekuatan militer yang bahkan dinilai lebih kuat dibandingkan angkatan bersenjata resmi Lebanon. Hezbollah sendiri telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Presiden Lebanon Joseph Aoun menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dapat diterapkan dalam waktu 24 jam setelah seluruh pihak memberikan persetujuan final.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan bahwa operasi militer akan tetap berlanjut untuk sementara waktu. Menurutnya, pasukan Israel masih menjalankan misi penghancuran infrastruktur yang diklaim terkait aktivitas Hezbollah di Lebanon selatan.

Laporan media Lebanon menunjukkan bahwa serangan udara Israel terus berlangsung di sejumlah wilayah pada Kamis. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan sedikitnya lima orang tewas akibat serangan udara di kota Sohmor, Lembah Bekaa. Serangan lain yang menargetkan sebuah sepeda motor di Maaroub, dekat Tyre, juga menewaskan satu orang.

Kementerian Kesehatan Lebanon kemudian memperbarui data korban dengan menyebut sedikitnya delapan orang meninggal dunia dan 15 lainnya mengalami luka-luka akibat serangkaian serangan yang menghantam wilayah Sohmor, Masaken, dan Arab Al-Jalil di Lebanon selatan.

Di sisi lain, Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mengonfirmasi kematian seorang penjaga perdamaian akibat serangan mortir yang menghantam pos mereka di dekat Marjayoun. Korban diketahui merupakan personel militer Serbia bernama Sersan Senior Milovan Jovanovic.

Militer Israel menuduh mortir yang menyebabkan kematian anggota pasukan PBB tersebut ditembakkan oleh Hezbollah. Hingga kini, kelompok tersebut belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.

Israel juga mengumumkan gugurnya seorang perwira militer mereka, Kapten Eitan Shmuel Lemberg, dalam operasi di Lebanon selatan. Selain itu, militer Israel melaporkan adanya sejumlah objek udara mencurigakan yang terdeteksi di area operasi mereka, meskipun tidak menimbulkan korban.

Sebelumnya, Hezbollah mengklaim telah melancarkan serangan menggunakan drone dan roket yang menargetkan pasukan serta kendaraan militer Israel di wilayah Qantara dan kawasan sekitar Kastel Beaufort.

Konflik yang saat ini berlangsung bermula pada 2 Maret ketika Hezbollah meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel sebagai respons atas operasi yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Israel kemudian membalas dengan kampanye serangan udara besar-besaran dan operasi darat di Lebanon selatan.

Upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada 16 April lalu gagal menghentikan pertempuran. Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan peningkatan operasi militer Israel sebagai respons terhadap serangan drone dan roket yang menghantam komunitas di Israel utara.

Data terbaru Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 3.526 orang tewas sejak konflik pecah. Angka tersebut mencakup keseluruhan korban tanpa membedakan antara kombatan dan warga sipil.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melaporkan bahwa lebih dari satu juta warga telah terdaftar sebagai pengungsi di Lebanon. Situasi kemanusiaan semakin memburuk setelah perintah evakuasi Israel mencakup lebih dari seperdelapan wilayah negara tersebut.

Di pihak Israel, pemerintah menyatakan bahwa perang telah menyebabkan kematian 26 personel militer dan empat warga sipil sejak konflik lintas perbatasan meningkat beberapa bulan terakhir.

Dengan masih berlangsungnya operasi militer di lapangan dan penolakan keras dari Hezbollah terhadap proposal terbaru, prospek perdamaian antara Israel dan Lebanon masih menghadapi tantangan besar. Pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada 22 Juni mendatang dipandang sebagai momentum penting untuk menentukan arah penyelesaian konflik yang telah menelan ribuan korban jiwa dan memicu krisis kemanusiaan berskala besar di kawasan tersebut.
[PusakoNews.com/red]