Israel dan Lebanon Sepakati Kerangka Gencatan Senjata Baru, Implementasi Bergantung pada Penghentian Serangan Hizbullah

PusakoNews.com, Washington - Amerika Serikat mengumumkan tercapainya kesepakatan baru antara Israel dan Lebanon untuk memperkuat gencatan senjata yang selama ini berjalan dalam kondisi rapuh. Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan sejumlah zona keamanan percontohan di wilayah Lebanon yang akan berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Lebanon dan bebas dari kehadiran kelompok bersenjata Hizbullah.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang diterbitkan di Washington pada Rabu (3/6), menyusul putaran keempat perundingan yang dimediasi Amerika Serikat. Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa pelaksanaan kesepakatan bergantung pada penghentian total seluruh serangan yang dilakukan Hizbullah, kelompok yang didukung Iran dan memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik serta keamanan Lebanon.

Selain itu, ketiga pihak menegaskan penolakan terhadap segala bentuk upaya, baik oleh negara maupun aktor non-negara, yang berpotensi menjadikan masa depan Lebanon sebagai alat kepentingan politik maupun militer.

Kesepakatan tersebut dicapai di tengah berlanjutnya ketegangan di lapangan. Pada hari yang sama, serangan Israel di Lebanon selatan dilaporkan menewaskan sedikitnya sembilan orang, sementara Hizbullah meluncurkan sejumlah roket ke wilayah utara Israel. Media pemerintah Lebanon juga melaporkan bahwa serangan Israel masih berlanjut hingga Kamis (4/6), dengan sedikitnya satu serangan kembali menimbulkan korban jiwa.

Dalam kerangka kesepakatan yang baru diumumkan, seluruh anggota Hizbullah diwajibkan meninggalkan wilayah antara perbatasan Israel dan Sungai Litani yang berjarak sekitar 30 kilometer ke arah utara. Kawasan tersebut saat ini masih menjadi lokasi keberadaan pasukan darat Israel.

Amerika Serikat akan berperan dalam memfasilitasi pembentukan zona-zona percontohan yang nantinya berada di bawah kontrol eksklusif militer Lebanon. Tujuannya adalah memastikan tidak ada lagi kelompok bersenjata non-negara yang beroperasi di wilayah tersebut.

Meski demikian, dokumen resmi belum menyertakan rincian mengenai lokasi pasti zona keamanan yang dimaksud maupun mekanisme operasional penerapannya di lapangan.

Kesepakatan terbaru ini merupakan tindak lanjut dari gencatan senjata parsial yang diumumkan sebelumnya pada Senin lalu. Berdasarkan penjelasan pemerintah Lebanon, kesepahaman tersebut mengatur bahwa Israel akan menahan diri untuk tidak melancarkan serangan besar terhadap Beirut, sebagai imbalan atas penghentian serangan lintas batas oleh Hizbullah terhadap wilayah Israel.

Delegasi Israel dan Lebanon dijadwalkan kembali menggelar pertemuan pada 22 Juni mendatang guna melanjutkan perundingan dengan target mencapai kesepakatan yang lebih menyeluruh dan permanen.

Hingga saat ini, Hizbullah belum memberikan tanggapan resmi terkait hasil pembicaraan tersebut. Namun kelompok itu menyatakan akan menyampaikan sikap resminya pada waktu yang dianggap tepat.

Di Israel, kesepakatan tersebut memicu reaksi beragam. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dari kubu sayap kanan mengkritik keras langkah tersebut dan menyebutnya sebagai kesalahan serius. Menurutnya, kesepakatan itu berpotensi memberikan ruang bagi Hizbullah untuk kembali memperkuat kapasitas militernya.

Konflik yang melibatkan Lebanon semakin membesar sejak 2 Maret lalu, ketika Hizbullah meluncurkan serangan roket ke Israel sebagai respons atas operasi Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Serangan tersebut kemudian dibalas Israel melalui kampanye udara berskala luas di berbagai wilayah Lebanon, disusul operasi darat di bagian selatan negara itu.

Upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada 16 April sebelumnya gagal menghentikan pertempuran. Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan memerintahkan peningkatan operasi militer terhadap Hizbullah dan memperluas penetrasi pasukan ke wilayah Lebanon sebagai respons atas serangan drone dan roket yang menyasar komunitas di wilayah utara Israel.

Data Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan sedikitnya 3.516 orang telah tewas sejak konflik berlangsung. Angka tersebut mencakup seluruh korban tanpa membedakan antara kombatan dan warga sipil.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga melaporkan bahwa lebih dari satu juta orang telah terdaftar sebagai pengungsi di Lebanon. Situasi kemanusiaan semakin memburuk karena perintah evakuasi yang dikeluarkan Israel kini mencakup lebih dari seperdelapan wilayah negara tersebut.

Sementara itu, pemerintah Israel menyebut sedikitnya 26 personel militer dan empat warga sipil Israel tewas akibat konflik yang terjadi di sepanjang perbatasan kedua negara.

Pada Rabu, serangan Israel dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Lebanon selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan empat warga Suriah dan dua warga Palestina tewas akibat serangan di kawasan Al-Housh yang berada di selatan kota pesisir Tyre.

Di wilayah Chehour, dua paramedis dilaporkan tewas dan satu lainnya mengalami luka berat setelah sebuah ambulans yang mereka gunakan menjadi sasaran langsung serangan. Ambulans tersebut diketahui milik Asosiasi Pramuka Risala yang berafiliasi dengan Gerakan Amal, sekutu politik Hizbullah.

Pemerintah Lebanon menuduh Israel mengabaikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Menurut data kementerian, sedikitnya 128 tenaga kesehatan dan paramedis telah tewas dalam berbagai serangan terhadap ambulans maupun fasilitas medis selama tiga bulan terakhir.

Militer Israel belum memberikan tanggapan langsung atas tuduhan tersebut. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, Israel berulang kali menyatakan bahwa ambulans digunakan untuk kepentingan militer, meskipun belum menyampaikan bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Ketegangan juga menyasar personel militer Lebanon. Angkatan Bersenjata Lebanon melaporkan satu tentaranya tewas akibat serangan udara Israel di jalur penghubung Nabatieh dan Kfar Tebnit. Kantor Berita Nasional Lebanon menyebut korban menjadi sasaran serangan pesawat nirawak saat mengendarai sepeda motor.

Dua personel militer Lebanon lainnya juga dilaporkan terluka dalam serangan terpisah yang menargetkan kendaraan mereka di kawasan Deir Zahrani dan Nabatieh.

Militer Lebanon mengecam apa yang disebut sebagai pola serangan yang disengaja terhadap personel, kendaraan, serta posisi militer mereka.

Serangan Israel juga dilaporkan terjadi di kawasan Khaldeh, tepat di selatan Beirut. Serangan terhadap sebuah kendaraan di jalan raya pesisir yang padat itu menjadi salah satu insiden terdekat dengan ibu kota sejak pengumuman gencatan senjata parsial. Sumber keamanan menyebut dua orang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

Di sisi lain, militer Israel mengumumkan keberhasilannya mencegat sebuah pesawat tanpa awak yang melintasi perbatasan di sekitar Manara dan Kiryat Shmona. Selain itu, dua proyektil yang melintasi wilayah perbatasan dekat Misgav Am juga berhasil diintersepsi.

Meski tidak secara langsung menyalahkan Hizbullah, kelompok tersebut kemudian menyatakan bahwa serangan roket yang mereka lakukan ke wilayah Israel utara merupakan respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh militer Israel.

Pemerintah Israel sebelumnya telah memperingatkan bahwa serangan terhadap wilayah utara Israel akan dibalas dengan operasi militer terhadap basis-basis Hizbullah di Dahieh, kawasan pinggiran selatan Beirut yang selama ini dikenal sebagai salah satu benteng utama kelompok tersebut.

Pemerintah Lebanon menegaskan bahwa kesepakatan parsial yang diumumkan awal pekan ini pada dasarnya bertujuan mencegah perluasan konflik ke Beirut. Namun Hizbullah memiliki pandangan berbeda.

Anggota Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Qamati, menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan gencatan senjata formal yang mengikat kelompoknya. Menurutnya, yang terjadi hanyalah kesepahaman untuk melindungi kawasan Dahieh dari serangan besar-besaran.

Qamati juga menegaskan bahwa Hizbullah tidak merasa terikat oleh hasil perundingan yang berlangsung antara Lebanon dan Israel di Washington.

Ia menyatakan bahwa kelompoknya tidak menganggap proses negosiasi tersebut sebagai bagian dari kepentingan mereka dan menolak seluruh keputusan maupun rekomendasi yang dihasilkan.

Peran Amerika Serikat dalam proses diplomatik ini semakin menonjol setelah Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata parsial pada awal pekan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Trump turut mendorong tercapainya kesepakatan setelah terjadi percakapan telepon yang berlangsung tegang dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana pengeboman Beirut.

Washington dilaporkan khawatir bahwa eskalasi konflik di Lebanon dapat mengganggu upaya diplomatik yang lebih luas untuk mengakhiri perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Pemerintah Iran sendiri menegaskan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata regional harus mencakup Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa apabila serangan Israel terhadap Beirut terus berlanjut, angkatan bersenjata Iran berada dalam kondisi siap sepenuhnya untuk melanjutkan konfrontasi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan diplomatik yang signifikan, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah masih sangat rentan terhadap eskalasi, sementara implementasi kesepakatan terbaru akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak untuk menghentikan aksi militer dan membuka ruang bagi solusi politik yang berkelanjutan.
[PusakoNews.com/red]