Dandhy Laksono Buka Suara Usai Dilaporkan Mama Sinta Terkait Film Dokumenter “Pesta Babi”

PusakoNews.com, Jakarta - Sutradara sekaligus jurnalis dokumenter, Dandhy Dwi Laksono, akhirnya memberikan tanggapan resmi setelah dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh tokoh perempuan adat asal Merauke, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta. Laporan tersebut berkaitan dengan film dokumenter berjudul “Pesta Babi” yang belakangan menjadi sorotan publik karena memuat isu lingkungan, tanah adat, serta dinamika sosial di Papua.

Dalam pernyataannya, Dandhy menegaskan bahwa sejak awal proses produksi film, pihaknya hadir secara terbuka dan menggunakan identitas yang jelas ketika mendokumentasikan perjuangan masyarakat adat Papua, termasuk saat mendampingi Mama Sinta dalam menyuarakan persoalan tanah ulayat di Merauke.

Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Dandhy menyebut pihak yang kini membawa Mama Sinta ke ruang publik untuk melaporkan film tersebut justru tidak menunjukkan identitas secara terang-terangan. Ia menilai terdapat upaya untuk menggeser perhatian publik dari substansi utama yang diangkat dalam film dokumenter tersebut.

“Saat Mama Yasinta muncul ke publik membela tanah ulayatnya, kami yang ikut mendukungnya hadir dengan identitas jelas, punya nama, punya wajah, dan punya lembaga,” tulis Dandhy.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa polemik hukum yang berkembang saat ini dapat mengaburkan fokus masyarakat terhadap persoalan yang lebih besar, yakni isu kolonialisme, konflik agraria, dan eksploitasi sumber daya alam di Papua.

Menurut Dandhy, perdebatan yang berkembang seharusnya tidak menghilangkan substansi utama yang menjadi latar belakang lahirnya film dokumenter “Pesta Babi”, yaitu kondisi sosial dan lingkungan yang dialami masyarakat adat Papua di tengah masifnya pembangunan dan investasi di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah menerima laporan dari Mama Sinta terhadap dua pihak, yakni Ketua LBH Merauke berinisial JTW dan Dandhy Dwi Laksono. Laporan tersebut diterima pada 29 Mei 2026 dan saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan proses klarifikasi terhadap para pihak terkait, termasuk pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi.

Kasus ini bermula dari keberatan Mama Sinta atas penayangan dirinya dalam film dokumenter “Pesta Babi”. Ia mengaku tidak pernah memberikan izin resmi terkait penggunaan identitas maupun dokumentasi pribadinya di dalam film tersebut.

Kuasa hukum Mama Sinta sebelumnya menyatakan laporan dibuat dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Laporan itu telah teregistrasi dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.

Di sisi lain, tim kolaborasi film “Pesta Babi” menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh Mama Sinta dan menyerahkan seluruh proses kepada aparat penegak hukum. Mereka juga menegaskan bahwa film tersebut dibuat sebagai karya dokumenter yang bertujuan mengangkat realitas sosial masyarakat adat Papua.

Film “Pesta Babi” sendiri merupakan film dokumenter investigatif yang mengangkat dampak pembangunan dan ekspansi industri terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua. Film tersebut sempat menjadi perbincangan luas setelah diputar di sejumlah forum diskusi publik dan komunitas.

Perkembangan perkara ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut sejumlah isu sensitif, mulai dari kebebasan berekspresi, etika dokumenter, perlindungan data pribadi, hingga perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup mereka.

Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak terkait menunggu langkah lanjutan dari penyidik Polda Metro Jaya.
[PusakoNews.com/red]