Hamas Setujui Rencana Pelucutan Senjata Bertahap di Gaza, Implementasi Bergantung pada Penarikan Pasukan Israel

PusakoNews.com, Gaza - Hamas bersama sejumlah faksi Palestina menyepakati sebuah dokumen yang mengatur mekanisme pelucutan senjata secara bertahap di Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya memperkuat gencatan senjata dan membangun pemerintahan baru Palestina di wilayah tersebut.

Dokumen yang diperoleh media Internasional menetapkan peta jalan pelucutan senjata harus disusun dalam waktu 14 hari sejak kesepakatan dicapai. Tenggat tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan badan verifikasi internasional serta seluruh pihak yang terlibat.

Anggota delegasi perunding Hamas, Ghazi Hamad, menjelaskan bahwa proses negosiasi berlangsung panjang dan kompleks. Meski demikian, Hamas menegaskan pelaksanaan kesepakatan hanya akan dilakukan apabila Israel memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk menarik pasukan dari Gaza dan mendukung proses rekonstruksi wilayah tersebut.

Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas kesepakatan tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan itu sebagai langkah penting menuju perdamaian dan keamanan di Gaza. Menurutnya, wilayah tersebut nantinya akan dikelola oleh pemerintahan Palestina yang baru dengan dukungan Board of Peace (BoP), lembaga yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola Gaza.

Berdasarkan isi dokumen, proses pelucutan senjata akan diawali dengan masuknya Komite Nasional Palestina dan Pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza. Komite Nasional bertugas melakukan pendataan, inventarisasi, dan penyimpanan seluruh persenjataan, sementara badan verifikasi internasional akan mengawasi proses tersebut dengan melibatkan seluruh faksi Palestina.

Dokumen itu juga menegaskan bahwa seluruh senjata tidak akan diserahkan kepada Israel maupun pihak non-Palestina. Seluruh persenjataan akan berada di bawah penguasaan Komite Nasional sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang.

Seorang pejabat Board of Peace menyebutkan proses dimulai dengan pengalihan senjata milik kepolisian, dilanjutkan dengan penonaktifan persenjataan berat serta penghentian seluruh aktivitas militer di Gaza. Implementasi dilakukan secara bertahap dan diperkirakan memerlukan waktu.

Trump juga menyatakan Israel akan menarik seluruh pasukannya dari Gaza setelah proses pelucutan senjata selesai. Selanjutnya, keamanan wilayah akan dijaga oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru.

Kesepakatan tersebut diklaim menjadi bagian dari implementasi tahap lanjutan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat sejak Oktober lalu. Namun di sisi lain, laporan menyebut Israel masih terus melakukan operasi militer di Gaza. Sejak gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 1.200 warga Palestina dilaporkan tewas, sementara enam korban jiwa, termasuk dua anak-anak, tercatat dalam serangan terbaru pada Kamis.

Dalam beberapa hari terakhir, pimpinan Hamas berada di Kairo, Mesir, untuk melanjutkan pembahasan bersama mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki. Sumber pemerintah Mesir menyebut Hamas dan sejumlah faksi Palestina telah menyetujui proposal yang juga mencakup penempatan pasukan internasional serta mulai beroperasinya Komite Nasional.

Meski demikian, kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan belum sepenuhnya menyetujui rumusan dokumen yang beredar dan masih memiliki sejumlah catatan terhadap isi kesepakatan.

Sebelumnya, Hamas juga telah mengumumkan pembubaran badan administratif yang selama hampir dua dekade mengelola pemerintahan di Gaza sebagai bagian dari proses transisi menuju tata kelola baru.

Pengamat menyebut implementasi kesepakatan akan dilakukan secara bertahap di setiap sektor Gaza, termasuk perekrutan personel kepolisian Palestina yang akan bekerja bersama pasukan koordinasi internasional. Sejumlah laporan menyebut Indonesia dan Turki berpotensi terlibat dalam misi tersebut, meski komposisi resmi pasukan internasional hingga kini belum diumumkan.

Analis militer Nidal Abu Zaid menilai penggunaan istilah "inventarisasi dan penyimpanan" dalam dokumen memiliki makna berbeda dengan "pelucutan senjata". Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan senjata tetap berada di bawah pengawasan pihak ketiga tanpa harus diserahkan kepada pihak yang dianggap sebagai lawan.

Sementara itu, pejabat Amerika Serikat menyatakan pelibatan Turki dan Qatar dalam Board of Peace sempat menuai keberatan dari Israel. Namun, pemerintah AS menilai langkah tersebut berhasil membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan Palestina yang bersifat teknis.
[PusakoNews.com/red]