Pigai Sebut Penolak MBG Lawan HAM, Ketua BEM UGM Balas: Itu Kebodohan!

Pigai Klaim MBG Sejalan HAM, Mahasiswa UGM: Jangan Bungkam Kritik!

Kontroversi Pernyataan Menteri HAM Soal MBG Tuai Kritik Akademisi dan Mahasiswa

Sesuaikan Ukuran Baca

609

PusakoNews.com, Jakarta - Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menyebut pihak-pihak yang ingin meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penentang HAM, menuai gelombang kritik dari kalangan mahasiswa dan akademisi.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menegaskan bahwa kritik mahasiswa tidak pernah ditujukan pada hak masyarakat untuk memperoleh gizi layak. Menurutnya, yang dipersoalkan adalah potensi penyimpangan dan implementasi program di lapangan, termasuk dugaan ketidaktepatan penggunaan anggaran.

Tiyo menilai penggunaan narasi HAM untuk membungkam kritik terhadap kebijakan publik merupakan kekeliruan argumentatif. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan konsep HAM dan meminta pemerintah lebih terbuka terhadap evaluasi publik.

Sebelumnya, Pigai menyatakan bahwa program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, pendidikan gratis, cek kesehatan gratis, perumahan rakyat, hingga swasembada pangan merupakan bagian dari pemenuhan HAM. Karena itu, menurutnya, upaya meniadakan program-program tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Kritik MBG Disebut Lawan HAM, Akademisi Nilai Pernyataan Pigai Tak Nyambung

Terpisah, Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia, Prof. Masduki, menilai pernyataan Menteri HAM tidak menjawab substansi kritik publik. Ia menegaskan bahwa perdebatan bukan terletak pada norma ideal pemenuhan hak, melainkan pada aspek implementasi program yang dinilai berpotensi bermasalah.

Masduki mengingatkan bahwa respons pejabat publik terhadap kritik seharusnya berorientasi pada perbaikan kebijakan, bukan sekadar membangun wacana normatif. Ia juga menilai polemik tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Polemik ini menegaskan pentingnya ruang dialog terbuka antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam memastikan kebijakan publik berjalan transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia.
[PusakoNews.com/red]