Wajib Militer Perkuat Posisi Junta Myanmar, Kelompok Pemberontak Hadapi Tekanan di Berbagai Front Pertempuran

PusakoNews.com, Mandalay - Kebijakan wajib militer yang diberlakukan junta Myanmar sejak 2024 disebut telah menjadi faktor penting yang mengubah dinamika perang saudara di negara tersebut. Setelah sempat mengalami serangkaian kekalahan dan kehilangan banyak wilayah strategis, militer Myanmar kini mulai merebut kembali sejumlah daerah penting, sementara kelompok perlawanan menghadapi tekanan yang semakin besar di berbagai medan pertempuran.

Di tengah konflik yang telah berlangsung sejak kudeta militer pada 2021, kisah empat pemuda yang kini berada di kamp Pasukan Pertahanan Rakyat (People’s Defence Force/PDF) menggambarkan dampak langsung dari kebijakan wajib militer yang diterapkan pemerintah militer.

Keempat pemuda berusia antara 19 hingga 25 tahun itu mengaku tidak pernah berniat menjadi tentara maupun terlibat dalam perang. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mulai dari pekerja restoran, pegawai kehutanan hingga warga sipil biasa yang mengaku ditangkap secara paksa.

Related News: Aung San Suu Kyi Dikabarkan Dipindahkan ke Tahanan Rumah, Keluarga dan Pengacara Masih Skeptis

Salah seorang di antaranya mengatakan dirinya diculik saat dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Karena tidak membawa identitas diri, ia langsung ditahan dan dipaksa mengikuti pelatihan militer. Pemuda lainnya mengaku ditangkap ketika pulang dari acara karaoke larut malam, sementara seorang lainnya ditahan saat bekerja di sektor kehutanan. Seorang pemuda lainnya mengaku dijebak dengan tuduhan kepemilikan narkoba sebelum akhirnya dipaksa bergabung dengan militer.

Mereka menjalani pelatihan dasar selama empat bulan sebelum dikirim ke garis depan pertempuran di Negara Bagian Karen. Dalam situasi perang yang berat, keempatnya memutuskan melarikan diri saat mendapat kesempatan.

Namun pelarian tersebut berakhir ketika mereka bertemu patroli PDF yang kemudian menahan mereka. Meski demikian, mereka mengaku mendapatkan perlakuan yang jauh lebih manusiawi dibanding saat berada di bawah kendali militer.

Mereka kini tinggal sementara di wilayah yang dikuasai pemberontak sebelum nantinya dipindahkan ke daerah perbatasan Thailand demi menghindari kemungkinan penangkapan kembali oleh militer Myanmar.

Di lapangan, para komandan PDF menilai kebijakan wajib militer telah memberikan keuntungan besar bagi junta.

Komandan batalion PDF, Ko Kaung, mengatakan kemampuan militer untuk terus merekrut anggota baru melalui sistem wajib militer membuat mereka memiliki pasokan personel yang hampir tidak terbatas.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kelompok perlawanan yang selama ini menghadapi keterbatasan dana, perlengkapan, dan kemampuan merekrut pejuang baru.

“Wajib militer telah menjadi tantangan utama kami di medan perang karena memberikan sumber daya manusia yang sangat besar kepada militer,” ujarnya.

Ko Kaung memimpin pasukan PDF yang menguasai Kota Hpapun di Negara Bagian Karen serta sebuah pangkalan militer besar sekitar dua tahun lalu. Namun saat ini, wilayah tersebut kembali menghadapi ancaman serius.

Aktivitas pesawat nirawak atau drone militer semakin intensif, sementara sekitar 2.000 personel junta dilaporkan bergerak menuju kawasan tersebut dalam upaya merebut kembali wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan pemberontak.

Jejak peperangan terlihat jelas di Hpapun. Berbagai fasilitas publik, termasuk sekolah, biara, dan rumah warga, mengalami kerusakan akibat serangan udara maupun artileri yang berlangsung selama konflik.

Komandan PDF lainnya, Da Wa, juga mengakui bahwa keberadaan para wajib militer menjadi faktor yang memperkuat posisi pasukan pemerintah.

Mantan aktivis politik yang pernah menjalani hukuman penjara selama empat setengah tahun itu menilai banyak anggota baru militer memang bukan relawan. Namun seiring waktu mereka menjadi semakin efektif di medan tempur karena disiplin dan kemampuan menjalankan perintah.

Menurut Da Wa, tantangan yang dihadapi kelompok perlawanan tidak hanya berasal dari tambahan jumlah personel militer.

Ia menilai kemampuan udara junta meningkat signifikan setelah terjalinnya kerja sama keamanan dengan Rusia. Jika sebelumnya operasi udara hanya melibatkan satu pesawat tempur, kini serangan sering dilakukan secara berpasangan sehingga meningkatkan daya gempur militer.

Selain itu, penggunaan drone juga meningkat tajam.

Kelompok perlawanan menilai militer kini unggul baik dari sisi jumlah maupun teknologi drone yang digunakan dalam operasi tempur. Kondisi tersebut membuat posisi pemberontak semakin rentan karena keterbatasan peralatan anti-drone maupun sistem pengacau sinyal.

Da Wa mengungkapkan pasukannya sempat merebut sebuah pangkalan militer pada April lalu. Namun keberhasilan itu hanya bertahan beberapa hari sebelum serangan udara dan artileri besar-besaran memaksa mereka mundur.

Meski demikian, ia menegaskan pasukannya tetap bertekad merebut kembali wilayah tersebut.

Selain menghadapi kekuatan militer yang semakin besar, kelompok pemberontak juga menghadapi dampak dari perkembangan geopolitik regional.

Gencatan senjata yang dimediasi China dengan beberapa kelompok bersenjata etnis disebut turut memengaruhi jalur distribusi persenjataan dan amunisi bagi pasukan perlawanan.

China diketahui memiliki kepentingan ekonomi besar di Myanmar, termasuk investasi bernilai miliaran dolar dan aktivitas penambangan mineral langka di sejumlah wilayah konflik seperti Negara Bagian Kachin dan Karen.

Keterbatasan akses terhadap senjata dan amunisi kini menjadi salah satu masalah paling mendesak bagi kelompok perlawanan.

Komandan peleton PDF, Kyar Soe, yang sedang menjalani perawatan akibat cedera perang, mengatakan kekurangan perlengkapan tempur masih menjadi hambatan utama meskipun semangat juang para pejuang tetap tinggi.

“Kami masih memiliki kemauan untuk bertempur, tetapi kekurangan senjata dan amunisi tetap menjadi kelemahan besar,” ujarnya.

Kyar Soe sendiri menjadi korban ranjau darat saat menjalankan tugas.

Myanmar saat ini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat ancaman ranjau darat tertinggi di dunia. Dalam satu tahun terakhir saja, sedikitnya 745 orang dilaporkan tewas atau terluka akibat ledakan ranjau, dengan sekitar seperempat korban merupakan anak-anak.

Akibat ledakan tersebut, sebagian besar tumit kaki kanan Kyar Soe hancur. Ia telah menjalani beberapa operasi rekonstruksi dengan pemasangan penyangga dan logam untuk mempertahankan fungsi kakinya.

Meski mengalami cedera serius, ia tetap menyatakan komitmennya untuk kembali ke medan pertempuran.

“Saya akan kembali bertarung. Saya akan terus berjuang sampai akhir,” tegasnya.

Di tengah kondisi perang yang berkepanjangan, layanan kesehatan bagi para pejuang dan warga sipil tetap berjalan melalui rumah sakit lapangan sederhana yang tersembunyi di kawasan hutan.

Fasilitas yang dikelola Dr. Saung itu terdiri dari bangunan bambu dan kayu, termasuk ruang operasi yang mengandalkan tenaga surya dan generator cadangan.

Meski menghadapi keterbatasan dana, minimnya peralatan medis, serta tidak memiliki ambulans, rumah sakit tersebut tetap menjadi pusat layanan penting bagi para korban konflik.

Dr. Saung sendiri merupakan mantan personel militer yang pernah menempuh pendidikan selama 19 tahun di akademi militer sebelum bergabung dengan gerakan perlawanan.

Ia menilai perjuangan yang dilakukan generasi muda saat ini merupakan bagian dari upaya melawan sistem otoriter yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Myanmar.

Menurutnya, apabila generasi sekarang memilih diam terhadap penindasan, mereka berisiko menghadapi kondisi yang sama di masa mendatang.

Di tengah kerasnya kehidupan perang, secercah harapan muncul dari sebuah ruang bersalin sederhana di rumah sakit lapangan tersebut.

Seorang pejuang perlawanan bernama Yine Chit dan istrinya, May Kyut Mon, menyambut kelahiran putri mereka di tengah situasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.

Bayi perempuan itu diberi nama Sue Paye, yang memiliki makna “keinginan yang terpenuhi”.

Ketika ditanya mengenai harapan untuk masa depan anaknya, Yine Chit menjawab dengan singkat namun penuh makna.

“Saya ingin Myanmar yang bebas dan demokratis,” ujarnya.

Ia mengaku belum dapat membawa putrinya mengunjungi keluarga besar karena mereka tinggal di wilayah yang masih berada di bawah kendali junta. Namun ia berharap suatu hari nanti, ketika perang berakhir dan perdamaian terwujud, keluarganya dapat kembali berkumpul tanpa rasa takut.

Di tengah konflik yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan warga mengungsi, harapan akan Myanmar yang damai dan demokratis tetap menjadi cita-cita yang terus diperjuangkan oleh banyak pihak di negara tersebut.
[PusakoNews.com/red]