Hakim AS Blokir Trump Ganti Nama Kennedy Center, Semua Jejak Nama Trump Harus Dicopot!

PusakoNews.com, Washington - Pengadilan federal Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan sementara rencana penutupan Kennedy Center untuk renovasi besar-besaran sekaligus membatalkan langkah penggantian nama pusat seni ternama tersebut dengan nama Presiden Donald Trump.

Dalam putusan setebal 94 halaman yang diterbitkan Jumat waktu setempat, Hakim Distrik AS Casey Cooper menegaskan bahwa dewan pengurus Kennedy Center telah melanggar ketentuan hukum federal ketika memutuskan untuk menambahkan nama Trump pada lembaga budaya nasional tersebut.

Menurut Cooper, undang-undang pendirian Kennedy Center secara tegas menyatakan bahwa pusat seni itu merupakan monumen hidup untuk Presiden John F. Kennedy dan tidak dapat diubah namanya secara sepihak oleh dewan pengelola.

“Kongres yang memberi nama Kennedy Center, dan hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk mengubahnya,” tulis Cooper dalam putusannya.

Sebagai bagian dari keputusan tersebut, pengadilan memerintahkan seluruh papan nama yang memuat nama Trump di lingkungan Kennedy Center dicopot dalam waktu dua pekan. Situs resmi lembaga itu juga diwajibkan menghapus seluruh penyebutan “Trump Kennedy Center” maupun “Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.”

Hakim Cooper menegaskan bahwa pihak pengelola dilarang secara permanen memasang atau mempertahankan tanda fisik maupun digital yang memberi kesan bahwa lembaga tersebut dinamai selain untuk Presiden John F. Kennedy.

Tak lama setelah putusan diumumkan, Donald Trump mengisyaratkan mundur dari keterlibatannya dalam pengelolaan pusat seni tersebut. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan akan menyerahkan pengelolaan lembaga tersebut kepada Kongres.

Ia mengatakan telah menginstruksikan Departemen Perdagangan untuk menyiapkan proses transfer penuh pengoperasian, pemeliharaan, dan manajemen Kennedy Center kepada Kongres. Trump juga mengaku tidak berminat melanjutkan keterlibatannya apabila tidak diberi kebebasan penuh dalam menentukan kebijakan.

Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme transfer kewenangan tersebut. Sejak berdiri sebagai memorial nasional untuk Presiden Kennedy, pengawasan Kennedy Center berada di bawah cabang eksekutif pemerintah federal, sementara pendanaan operasional dan pemeliharaannya ditetapkan melalui alokasi anggaran Kongres setiap tahun.

Selain mempersoalkan perubahan nama, pengadilan juga menilai keputusan dewan untuk menutup total Kennedy Center selama renovasi dua tahun tidak dilakukan melalui kajian yang memadai.

Hakim Cooper menyatakan tidak menemukan bukti bahwa dewan mempertimbangkan kewajiban hukum mereka untuk memastikan program-program seni tetap berjalan selama proses renovasi berlangsung.

“Tidak ada bukti bahwa dewan mempertimbangkan bagaimana mandat legislatif mereka tetap dapat dipenuhi selama masa penutupan,” tulis Cooper.

Pihak Kennedy Center menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Wakil Presiden Hubungan Masyarakat Kennedy Center, Roma Daravi, menyebut pihaknya yakin pengadilan banding nantinya akan mendukung keputusan dewan untuk menghormati kontribusi Trump terhadap lembaga budaya tersebut.

Namun demikian, Daravi mengakui bahwa Kennedy Center memang membutuhkan renovasi besar dan mendesak, termasuk pembaruan sistem infrastruktur seperti HVAC, panel plafon, drainase, hingga peningkatan fasilitas kursi teater.

Putusan pengadilan ini sekaligus menjadi kemenangan politik bagi anggota DPR dari Partai Demokrat, Joyce Beatty, yang sebelumnya menggugat keputusan dewan pengelola Kennedy Center.

Beatty, yang merupakan anggota ex-officio dewan Kennedy Center, menilai langkah penggantian nama dan penutupan gedung tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kennedy Center adalah institusi milik rakyat Amerika, bukan milik Donald Trump,” ujar Beatty dalam pernyataannya.

Trump sendiri diketahui terpilih sebagai ketua dewan Kennedy Center tahun lalu dan sejak saat itu melakukan sejumlah perubahan besar dalam kepemimpinan maupun arah program lembaga tersebut. Kebijakan itu disebut memicu penurunan penjualan tiket dan pembatalan penampilan sejumlah seniman ternama.

Di bawah kepemimpinannya, dewan yang sebagian besar diisi loyalis Trump menyetujui pergantian nama menjadi “Trump Kennedy Center” pada akhir tahun lalu. Pada Maret lalu, dewan juga memutuskan untuk menutup seluruh operasional pusat seni mulai 7 Juli guna menjalani renovasi selama dua tahun.

Dalam gugatan yang diajukan Beatty, salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah minimnya transparansi terhadap anggota dewan terkait rencana penutupan. Dokumen mengenai renovasi baru diberikan kepada Beatty sehari sebelum rapat dewan digelar.

Hakim Cooper menilai dokumen tersebut lebih banyak membahas pekerjaan renovasi rutin ketimbang alasan mendesak untuk menutup total Kennedy Center.

Ia juga menyoroti indikasi bahwa keputusan penutupan sebenarnya telah direncanakan jauh sebelum proses konsultasi dengan dewan dilakukan.

Menurut Cooper, para anggota dewan baru mengetahui rencana penutupan bersamaan dengan publik melalui media sosial. Kondisi itu dinilai membuat mereka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengevaluasi salah satu keputusan paling penting dalam sejarah lembaga tersebut sejak dibuka pada 1971.

Hakim bahkan menyebut persetujuan dewan hanyalah formalitas belaka setelah Trump sendiri mengakui bahwa keputusan penutupan pada dasarnya telah diumumkan lebih dahulu kepada publik.

Sementara itu, sejumlah mantan staf Kennedy Center sebelumnya telah memperingatkan dampak serius dari penutupan total lembaga seni tersebut. Mereka khawatir para seniman akan beralih ke tempat lain dan tidak kembali, tenaga profesional sulit digantikan, serta kepercayaan penonton dan donatur berpotensi menurun drastis.

Putusan pengadilan federal ini diperkirakan akan memperpanjang polemik politik dan hukum terkait masa depan Kennedy Center, sekaligus mempertegas batas kewenangan dewan pengelola dalam mengubah identitas salah satu ikon budaya paling bersejarah di Amerika Serikat.
[PusakoNews.com/red]