Kementerian Haji dan Umrah RI Pastikan Layanan Jemaah di Armuzna Berjalan Optimal, Setara, dan Aman

PusakoNews.com, Mekah - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia memperoleh pelayanan yang setara, layak, aman, dan nyaman selama pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bersama jajaran Amirulhaj ke sejumlah titik layanan utama di kawasan Arafah dan Mina, Kamis (21/5/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan sesuai standar, mulai dari kesiapan tenda jemaah, distribusi konsumsi, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, hingga sarana pendukung bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Pemerintah menilai kesiapan Armuzna menjadi faktor krusial dalam menjamin kelancaran dan kekhusyukan ibadah jutaan jemaah, khususnya jemaah Indonesia yang akan menjalani fase paling padat dalam rangkaian ibadah haji.

Dalam inspeksi lapangan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI menemukan sejumlah catatan terkait kapasitas tenda yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempati lokasi tersebut. Pemerintah memastikan seluruh kekurangan akan segera diselesaikan agar tidak ada jemaah yang kehilangan hak atas fasilitas istirahat yang layak selama berada di Arafah dan Mina.

Kementerian Haji menegaskan bahwa seluruh pengaturan teknis pelaksanaan Armuzna, termasuk pembagian tenda, pengelompokan kloter, hingga mobilisasi jemaah, berada sepenuhnya di bawah kendali Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Oleh karena itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta tidak melakukan pengaturan tenda maupun penguasaan area secara mandiri di lapangan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penertiban terhadap berbagai atribut, identitas, serta spanduk tidak resmi milik kelompok tertentu di kawasan tenda Arafah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik penguasaan fasilitas yang dapat menimbulkan ketimpangan layanan antarsesama jemaah.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan tanpa diskriminasi. Kementerian Haji dan Umrah juga memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau memanfaatkan fasilitas haji untuk kepentingan kelompok tertentu.

Selain meninjau kesiapan tenda, rombongan Amirulhaj juga memeriksa kesiapan distribusi konsumsi bagi jemaah selama fase Armuzna. Pemerintah memastikan makanan siap saji atau Ready to Eat (RTE) yang akan dibagikan kepada jemaah memenuhi standar kualitas, kebersihan, dan kecukupan gizi. Sejumlah menu khas Indonesia, termasuk rendang, disiapkan untuk membantu menjaga selera makan dan kondisi fisik jemaah, khususnya kalangan lansia.

Pemeriksaan turut difokuskan pada kesiapan fasilitas sanitasi dan toilet darurat di kawasan Arafah dan Mina. Saat ini rasio layanan sanitasi tercatat satu toilet untuk sekitar 50 jemaah. Pemerintah terus mendorong penambahan fasilitas sanitasi pada musim haji mendatang guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan jemaah Indonesia.

Menteri Haji dan Umrah RI bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah juga memeriksa langsung kondisi tempat istirahat jemaah serta fasilitas ramah lansia dan disabilitas sebagai bagian dari upaya menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan jemaah.

“Hari ini dan beberapa hari ke depan, kami akan terus bekerja keras memastikan seluruh kesiapan layanan berjalan optimal agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk,” ujar Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan apresiasi atas kesiapan skema pelaksanaan Armuzna yang telah disusun Kementerian Haji dan Umrah RI untuk musim haji 1447 H/2026 M. Usai mengikuti rapat koordinasi Amirulhaj di Makkah, Menko PM menyatakan optimistis seluruh rangkaian puncak ibadah haji pada 8–13 Zulhijah 1447 H atau 25–30 Mei 2026 dapat berlangsung lancar, aman, dan tertib.

Menurutnya, optimisme tersebut didukung sejumlah terobosan teknis yang diterapkan tahun ini, di antaranya sistem penempatan tenda jemaah berbasis nama (by name), pengaturan transportasi yang lebih terintegrasi, serta kesiapan distribusi logistik konsumsi selama fase Armuzna.

Menko PM menilai perencanaan yang dilakukan pemerintah, baik secara makro maupun teknis di lapangan, telah berjalan sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi, kedisiplinan petugas, serta kepatuhan seluruh jemaah terhadap arahan penyelenggara demi mendukung keberhasilan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.

Peninjauan kesiapan Armuzna tersebut turut dihadiri jajaran Amirulhaj, pejabat pemerintah, unsur KJRI, serta Musyrif Diny sebagai bagian dari pengawasan menyeluruh terhadap kesiapan layanan haji Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah berharap seluruh rangkaian pelayanan yang telah dipersiapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

[PusakoNews.com/red]