Jelang Akhir Musim Haji 1447 H/2026 M, Satgas Haji dan Arab Saudi Perkuat Sinergi Perlindungan Jamaah Indonesia

PusakoNews.com, Jeddah - Menjelang berakhirnya rangkaian penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, upaya perlindungan terhadap jemaah Indonesia terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama strategis antara Satgas Haji Indonesia dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah secara aman, tertib, nyaman, serta memperoleh perlindungan yang optimal sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan pertemuan dan diskusi antara Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan pengembangan kerja sama dalam mendukung pelayanan bagi warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji.

Pertemuan berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Senin, 1 Juni 2026, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam bidang pengamanan, perlindungan warga negara, serta peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji.

Delegasi Arab Saudi dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sama Internasional PSS Arab Saudi Brigjen Muhammad Al Qohtoni beserta jajaran. Sementara dari pihak Indonesia hadir Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., Atase Polri pada KBRI Riyadh Kombes Pol. Bambang Yudhantara Salamun, S.I.K., serta sejumlah personel pendukung lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi beserta seluruh jajaran Presidency of State Security atas dukungan, pelayanan, serta pengamanan yang diberikan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Berkat kerja sama yang baik antarinstansi dan dukungan penuh pemerintah setempat, jutaan jemaah, termasuk jemaah asal Indonesia, dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan aman, tertib, dan khusyuk.

Wakapolri menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, serta seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas. Penguatan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap seluruh jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Dalam diskusi tersebut, Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk terus menjaga dan meningkatkan komunikasi serta kerja sama yang selama ini telah berjalan dengan baik. Kesepahaman tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pengamanan penyelenggaraan haji, perlindungan warga negara, pertukaran pengalaman dan pengetahuan, hingga peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah.

Kedua pihak juga menaruh perhatian khusus terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam mendukung tata kelola dan sistem pengamanan penyelenggaraan ibadah haji. Penguatan koordinasi, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi teknologi dinilai menjadi faktor penting dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara setiap tahunnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat sistem perlindungan bagi jemaah Indonesia, baik pada tahap pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga proses pemulangan ke Indonesia.

Selain membahas pelaksanaan haji tahun ini, kedua delegasi juga bertukar pandangan mengenai berbagai pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan serta pelayanan jemaah. Pengalaman Arab Saudi dalam mengelola jutaan jemaah internasional dengan dukungan teknologi canggih dan sistem koordinasi yang terintegrasi dinilai menjadi referensi penting bagi pengembangan sistem pengelolaan kegiatan berskala besar di masa mendatang.

Kepala Biro Kerja Sama Internasional PSS Arab Saudi Brigjen Muhammad Al Qohtoni menyampaikan apresiasi atas hubungan yang erat dan produktif antara Indonesia dan Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu mitra strategis yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan ibadah haji serta menunjukkan tingkat kerja sama yang sangat baik dalam mendukung kelancaran pelayanan kepada jemaah.

Pihak PSS juga menilai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung dengan baik berkat optimalisasi sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi yang semakin efektif dalam mendukung sistem pelayanan dan pengamanan jemaah.

EVALUASI PENYELENGGARAAN HAJI JADI LANDASAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini guna mengidentifikasi berbagai capaian, tantangan, serta peluang perbaikan yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan haji di masa mendatang.

Pengalaman selama musim haji 1447 H/2026 M menunjukkan bahwa koordinasi yang kuat antarinstansi, pengawasan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi secara optimal merupakan faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah bagi jutaan jemaah yang datang dari berbagai penjuru dunia.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, Satgas Haji yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus menjalankan berbagai langkah pengawasan, pencegahan, dan penanganan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Sepanjang tahun 2026, Satgas Haji juga aktif melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya terkait praktik penyelenggaraan haji non-prosedural dan berbagai modus penipuan berkedok perjalanan ibadah.

Berdasarkan data Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Tahun 2026 hingga 29 Mei 2026, tercatat sebanyak 29 Laporan Polisi (LP) dan 30 Laporan Informasi (LI) telah ditangani. Dari penanganan tersebut, aparat berhasil menetapkan 26 orang tersangka dengan jumlah korban mencapai 550 orang serta total kerugian masyarakat sebesar Rp21.701.700.000.

Penanganan kasus tersebut merupakan hasil sinergi antara Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama jajaran Polda di berbagai wilayah Indonesia. Selain melakukan penegakan hukum, Satgas Haji juga terus mengedepankan langkah-langkah preventif melalui edukasi masyarakat, pengawasan proses keberangkatan jemaah, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna meminimalkan potensi masyarakat menjadi korban praktik haji ilegal maupun penipuan perjalanan ibadah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan bahwa evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini menjadi modal penting bagi Indonesia dan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah pada masa mendatang.

Menurutnya, berbagai pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi.

“Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini memberikan banyak pembelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui evaluasi yang komprehensif dan penguatan koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan kualitas pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang,” ujar Kadiv Humas Polri.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan sistem perlindungan yang semakin kuat, adaptif, modern, dan terintegrasi guna menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang.

“Penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjadi kunci untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kadiv Humas Polri menilai bahwa tantangan penyelenggaraan haji di masa depan tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan dan pengelolaan jemaah semata, tetapi juga mencakup penguatan edukasi masyarakat, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan haji, optimalisasi penggunaan teknologi, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang mungkin muncul.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola penyelenggaraan haji, sistem pengawasan yang adaptif, edukasi publik yang berkelanjutan, serta kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi harus terus menjadi prioritas bersama. Langkah tersebut diyakini akan mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada jemaah Indonesia sejak proses pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Tanah Air.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, memperkuat perlindungan warga negara Indonesia, serta membangun kerja sama yang konstruktif dengan berbagai pihak demi mewujudkan pelayanan haji yang semakin profesional, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
[PusakoNews.com/red]