KZB ArmyLook R7

Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews

Kertajati Diusulkan Jadi Pusat MRO Hercules AS, DPR Ingatkan Potensi Pangkalan Militer Terselubung

Parlemen

"DPR Soroti Tawaran AS di Kertajati, Ada Ancaman terhadap Kedaulatan Indonesia?"

Amerika Serikat Ingin Jadikan Kertajati Pusat Hercules Asia, DPR Minta Pemerintah Waspada
Heboh Bandara Kertajati Akan Dipakai AS, TB Hasanuddin: Jangan Sampai Jadi Basis Militer
Heboh Bandara Kertajati Akan Dipakai AS, TB Hasanuddin: Jangan Sampai Jadi Basis Militer

Rangkuman Berita

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terhadap tawaran Amerika Serikat menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia. Ia menilai kerja sama tersebut tidak sekadar proyek industri penerbangan, tetapi juga memiliki dimensi strategis terkait pertahanan, politik luar negeri, dan kedaulatan negara. TB Hasanuddin mengingatkan, apabila fasilitas itu digunakan secara eksklusif untuk mendukung operasional militer AS di Indo-Pasifik, maka dapat memunculkan persepsi sebagai pangkalan militer terselubung yang berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan regulasi yang jelas karena Bandara Kertajati berstatus bandara sipil, serta meminta pemerintah memastikan kerja sama tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia.

Sesuaikan Ukuran Baca
619
Pizza Leleh Keju - R5

Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews

PusakoNews.com, Jakarta - Polemik rencana penggunaan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules milik Amerika Serikat mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Ia meminta pemerintah bersikap sangat hati-hati dan terbuka dalam mengambil keputusan terkait tawaran strategis dari Pemerintah Amerika Serikat tersebut, mengingat isu ini tidak hanya berkaitan dengan kerja sama industri penerbangan, tetapi juga menyangkut aspek pertahanan, politik luar negeri, hingga kedaulatan negara.

TB Hasanuddin menegaskan bahwa rencana menjadikan Indonesia sebagai pusat MRO pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia, dengan Bandara Kertajati sebagai lokasi utama, harus melalui kajian menyeluruh dan transparan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh memandang kerja sama tersebut sebatas proyek teknis perawatan pesawat semata, karena terdapat kepentingan strategis militer Amerika Serikat yang cukup kuat di balik usulan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penjelasan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Menhan Sjafrie mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menawarkan Indonesia untuk menjadi pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat angkut C-130 Hercules milik Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) yang beroperasi di kawasan Asia. Tawaran tersebut disampaikan saat pertemuan kedua pejabat di Pentagon pada April 2026.

TB Hasanuddin menilai pemerintah perlu memperjelas cakupan operasional fasilitas MRO yang direncanakan tersebut. Ia mengingatkan, apabila fasilitas di Kertajati nantinya difungsikan secara eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik, maka akan muncul persepsi internasional bahwa Indonesia secara tidak langsung memberikan ruang bagi keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah nasional.

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, persepsi semacam ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum, politik, dan diplomatik yang serius, termasuk kemungkinan berbenturan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia dalam hubungan internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus menjaga posisi strategisnya agar tidak terseret dalam rivalitas geopolitik global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia.

Selain itu, TB Hasanuddin juga menyoroti status Bandara Kertajati yang hingga saat ini merupakan bandara sipil. Karena itu, apabila fasilitas tersebut nantinya digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka pemerintah dinilai harus menyiapkan regulasi yang jelas, termasuk pengaturan tata kelola, sistem keamanan, serta pembagian zonasi operasional agar tidak mengganggu pelayanan penerbangan sipil bagi masyarakat Jawa Barat.

Ia menambahkan, sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina memang telah memiliki kerja sama MRO dengan Amerika Serikat untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan. Namun demikian, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau area industri pertahanan domestik, bukan di bandara sipil yang melayani penerbangan umum.

Karena itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional, khususnya dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Ia menilai PT Dirgantara Indonesia (PTDI) harus menjadi bagian utama dalam pengembangan proyek tersebut agar transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri nasional, dan penguatan sumber daya manusia Indonesia dapat benar-benar terwujud.

TB Hasanuddin menekankan bahwa prinsip utama yang harus dijaga pemerintah adalah kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan keberlanjutan industri pertahanan domestik. Menurutnya, keputusan strategis terkait kerja sama pertahanan dengan negara lain harus dilakukan secara cermat, terukur, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap posisi Indonesia di mata dunia internasional.
[PusakoNews.com/red]
iklan kzb

Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews

Komentar

Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Belum ada komentar.

Berita Terkait