Percepatan Investasi Jadi Kunci, Sumbar Dorong Hilirisasi hingga Infrastruktur Strategis

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Pengelola BUMN dan Danantara memperkuat langkah percepatan investasi sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini dinilai masih tertahan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi serta para kepala daerah se-Sumbar di Jakarta, Rabu (15/4).

Dalam forum itu ditegaskan, tanpa percepatan investasi yang konkret, pertumbuhan ekonomi Sumbar berisiko stagnan. Data menunjukkan, laju ekonomi daerah pada 2025 melambat di angka 3,4 persen, sementara arus investasi dinilai belum optimal menyasar sektor-sektor produktif.

Dony Oskaria menekankan pentingnya penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan konektivitas infrastruktur, serta penciptaan ekosistem investasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Salah satu fokus utama adalah pengembangan industri kelapa yang akan segera digarap. Skema awal dirancang menyerap pasokan dari masyarakat, sebelum dikembangkan ke pola korporasi dan plasma guna memperkuat skala usaha dan keberlanjutan bahan baku. Upaya ini juga akan diiringi peremajaan kebun kelapa serta peluang masuknya investasi perkebunan skala besar.

Selain itu, dibahas pula rencana akuisisi pabrik yang tengah pailit melalui lelang kurator, dengan potensi menggandeng mitra dari Tiongkok. Skema ini dipandang sebagai langkah cepat menghidupkan kembali aset industri sekaligus memperkuat basis hilirisasi di daerah.

Komoditas gambir turut menjadi prioritas, dengan rencana pengembangan industri di Limapuluh Kota, Pasaman, dan Pesisir Selatan melalui proyek percontohan. Nilai investasi awal diperkirakan mencapai Rp500 miliar, sebagai bagian dari strategi besar penguatan agro-processing.

Di sektor pariwisata, pemerintah daerah mendorong penataan kawasan kuliner malam tematik di wilayah 50 Kota, yang dirancang menjadi destinasi wisata baru dengan identitas kuat. Pengembangan ini terintegrasi dengan kawasan unggulan seperti Mentawai dan Mandeh dalam portofolio investasi daerah.

Sementara itu, proyek infrastruktur strategis seperti Tol Padang–Pekanbaru menjadi perhatian utama. Proyek ini dinilai krusial dalam menurunkan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas Sumbar dengan wilayah Riau. Prioritas pengembangan diarahkan pada ruas Sicincin–Pangkalan, dengan opsi pembiayaan yang turut melibatkan Danantara.

Selain tol, pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang juga dinilai strategis untuk mendukung distribusi komoditas, khususnya sawit dari Pasaman Barat. Pembahasan juga mencakup potensi investasi di sektor geothermal, hilirisasi sawit, industri jagung, serta reaktivasi kawasan wisata.

Dony menegaskan bahwa investasi yang masuk harus memberikan dampak langsung bagi daerah, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan kontraktor daerah, serta pencatatan badan usaha di Sumbar guna mencegah kebocoran ekonomi.

Gubernur Mahyeldi dalam paparannya menekankan bahwa investasi merupakan kunci keluar dari stagnasi ekonomi. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumbar dapat mencapai 7 persen pada 2029.

Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal, dominasi konsumsi dalam struktur ekonomi, serta belum optimalnya investasi dan penyerapan tenaga kerja menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui transformasi ekonomi berbasis investasi.

Mahyeldi juga menyoroti perlunya perubahan pendekatan, dari sekadar menawarkan potensi menjadi memastikan realisasi proyek di lapangan. Ia menegaskan, daya tarik investasi saat ini bertumpu pada kepastian sistem, kesiapan regulasi, serta kepemimpinan daerah dalam mengeksekusi program.

Strategi yang disiapkan meliputi penguatan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal melalui hilirisasi, pengembangan energi terbarukan khususnya panas bumi, serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung ekonomi.

Pemerintah daerah juga menawarkan berbagai peluang investasi, mulai dari pengembangan kawasan industri, reaktivasi jalur kereta api, hingga pembangunan kawasan pariwisata terintegrasi. Kawasan ekonomi khusus Mentawai dan Mandeh disiapkan sebagai destinasi unggulan berbasis wisata bahari bertaraf internasional.

Di sisi lain, konsep pembangunan “Sumatera Barat Hijau” turut menjadi bagian dari arah kebijakan jangka menengah 2025–2029, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan energi bersih.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait lahan, regulasi, dan kepastian perizinan. Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses perizinan, memastikan kesiapan lahan, serta berperan aktif sebagai fasilitator bagi investor.

Menanggapi paparan tersebut, Dony Oskaria menyatakan kesiapan mendukung percepatan investasi melalui skema Danantara dan BUMN, termasuk dalam pengembangan industri kelapa, akuisisi pabrik, dan hilirisasi gambir.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penyelarasan agenda investasi daerah dengan kebijakan nasional, dengan fokus pada hilirisasi, penguatan infrastruktur, serta penciptaan ekosistem investasi yang berkelanjutan.

[PusakoNews.com/red]