PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah didorong untuk memperkuat diplomasi internasional guna meningkatkan kuota haji nasional. Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah haji Indonesia yang saat ini dapat mencapai puluhan tahun.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa diplomasi haji perlu dilakukan secara aktif dan terarah. Upaya tersebut mencakup komunikasi intensif dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta penjajakan kerja sama dengan negara lain yang memiliki kuota haji yang tidak terpakai.
Menurutnya, selain memanfaatkan peluang dari kuota yang tidak terserap, pemerintah juga perlu membuka ruang negosiasi terkait skema kuota yang saat ini mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim. Ia menilai rasio tersebut masih berpotensi ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000, melalui pendekatan diplomatik yang kuat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah konkret dan berkelanjutan dalam diplomasi haji, termasuk menjajaki kemungkinan pengalihan kuota dari negara lain ke Indonesia sebagai bagian dari strategi percepatan pemberangkatan jemaah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap upaya penambahan kuota harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pembagian antara haji reguler dan haji khusus.
Pemerintah diharapkan menjadikan diplomasi haji sebagai prioritas kebijakan guna memangkas daftar tunggu, sehingga masyarakat tidak harus menanti hingga puluhan tahun untuk menunaikan ibadah haji.
[PusakoNews.com/red]
Komentar