Iran Tegaskan Stok Uranium Tetap di Dalam Negeri, Perundingan dengan AS Tersendat

PusakoNews.com, Teheran - Iran menolak menyerahkan uranium yang diperkaya ke luar negeri, sementara Amerika Serikat (AS) menuntut jaminan bahwa Teheran tidak akan mengembangkan kembali kemampuan nuklirnya. Perbedaan tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri perang AS–Israel melawan Iran.

Sikap Teheran disampaikan kepala keamanan Iran, Mohsen Rezaei, ketika bertemu dengan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran. Menurut laporan yang dikutip Al Jazeera dari kantor berita semi-resmi Iran, Fars, Rezaei menegaskan bahwa seluruh material uranium yang diperkaya harus tetap berada di Iran untuk penggunaan domestik.

Related News: IRGC Klaim Supertanker Terbakar akibat Ranjau di Selat Hormuz, UKMTO Catat 12 Serangan Kapal

Rezaei juga menyatakan negosiasi dengan Washington tidak akan dimulai sebelum AS memenuhi langkah-langkah membangun kepercayaan, termasuk persyaratan yang diajukan Iran untuk mengakhiri perang.

Teheran meminta AS mencabut blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, menghapus sanksi, serta melepaskan aset Iran yang dibekukan. Sebagai imbalannya, Iran berjanji membuka kembali Selat Hormuz.

Related News: Perang dengan AS Berpotensi Pecah Lagi, Iran Bidik Infrastruktur Digital, Negara Teluk Hadapi Tantangan Keamanan Internet

Perbedaan tuntutan nuklir menghambat kesepakatan

Presiden AS Donald Trump menuntut agar Iran tidak melakukan pengayaan uranium. Ia juga menyatakan tidak akan membiarkan Teheran membangun kembali fasilitas nuklirnya setelah mengklaim serangan AS telah menghancurkan fasilitas tersebut.

Related News: Bandara Riyadh Diserang Lagi, 1 Tewas dan 11 Luka; Houthi Peringatkan Bandara Saudi

Wakil Presiden AS JD Vance menekankan bahwa Washington menginginkan komitmen jangka panjang yang dapat diverifikasi. Menurut Vance, Iran perlu menunjukkan pengurangan yang berarti dalam kapasitas pengayaan uraniumnya agar AS yakin bahwa negara tersebut tidak akan membangun senjata nuklir.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menegaskan bahwa Washington tidak akan mendukung kesepakatan yang membuka jalan bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir.

Related News: Iran Siapkan Perluasan Jangkauan Rudal, Selat Hormuz Tetap Jadi Kunci Negosiasi dengan AS

Sebaliknya, anggota parlemen Iran Alaeddin Boroujerdi menyatakan kegiatan pengayaan uranium negaranya bukan urusan AS. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak berupaya memproduksi senjata nuklir.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa kedua pihak belum mencapai kesepakatan mengenai batas aktivitas nuklir Iran, meskipun upaya mediasi terus berlangsung.

Perselisihan nuklir tersebut sebelumnya telah diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani AS dan Iran pada 17 Juni. Dokumen itu menyerahkan masa depan persediaan uranium yang diperkaya kepada perundingan lanjutan, dengan pengurangan tingkat pengayaan atau downblending di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai pendekatan minimum.

Proses downblending dilakukan dengan mencampurkan uranium berkadar pengayaan tinggi dengan material berkadar lebih rendah, sehingga material tersebut menjadi kurang sesuai untuk segera diubah menjadi bahan tingkat senjata nuklir.

Related News: Konflik Yaman Picu Pengungsian Besar, Lebih dari 118.000 Orang Terdampak

MoU tersebut memungkinkan Iran mengurangi tingkat pengayaan di dalam negeri, tanpa harus menyerahkan seluruh materialnya. Namun, dokumen itu tidak menetapkan jumlah uranium yang harus diproses, tingkat pengayaan sasaran, maupun jadwal pelaksanaan secara terperinci.

Kesepakatan komprehensif yang diharapkan menyelesaikan persoalan nuklir tidak tercapai hingga MoU berakhir pada pertengahan Agustus.

Related News: Kushner dan Netanyahu Bahas Kelanjutan Rencana Gencatan Senjata Gaza, Belum Ada Terobosan

Dengan demikian, perbedaan mendasar masih terletak pada tuntutan AS terhadap pembatasan kemampuan pengayaan uranium dan sikap Iran yang menolak pengiriman material nuklirnya ke luar negeri. Upaya mediasi melalui Qatar dan Pakistan menghadapi tantangan untuk mempertemukan kedua posisi tersebut.