Netanyahu Ancam Kerahkan Pasukan Khusus Jika Ditangkap di Luar Negeri

PusakoNews.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan tegas terkait kemungkinan dirinya ditangkap saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa Israel telah menyiapkan pasukan khusus yang siap melakukan intervensi apabila dirinya ditahan oleh otoritas negara lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu di tengah meningkatnya risiko hukum yang dihadapinya setelah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan operasi militer Israel di Jalur Gaza.

Dalam wawancara dengan pembawa acara Fox News, Sean Hannity, Netanyahu mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan pesawat yang ditumpanginya harus melakukan pendaratan darurat di negara yang mengakui yurisdiksi ICC. Situasi tersebut dinilai berpotensi membuka peluang bagi aparat setempat untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan terhadap dirinya.

Menanggapi pertanyaan itu, Netanyahu mengakui bahwa skenario tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangannya. Ia menyatakan Israel telah menyiapkan satuan pasukan khusus sebagai langkah antisipasi apabila terjadi upaya penahanan terhadap dirinya di luar negeri. Netanyahu juga menyinggung pengalamannya selama bertugas di unit tersebut selama lima tahun.

Ancaman penangkapan terhadap Netanyahu kembali menjadi sorotan setelah Wali Kota New York, Zohran Mamdani, secara terbuka menyerukan agar pemerintah Amerika Serikat melaksanakan surat perintah ICC apabila pemimpin Israel itu memasuki wilayah AS. Mamdani bahkan menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang" dan mendesak otoritas federal agar mematuhi mekanisme hukum internasional.

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC telah mempersempit ruang gerak diplomatik Netanyahu, terutama ketika melakukan kunjungan ke negara-negara anggota mahkamah tersebut. Sejumlah negara yang menjadi anggota ICC secara hukum memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pelaksanaan surat perintah apabila individu yang bersangkutan memasuki wilayah yurisdiksinya, meski implementasinya tetap bergantung pada kebijakan masing-masing negara.

Pernyataan Netanyahu mengenai kesiapan pasukan khusus mencerminkan meningkatnya kewaspadaan pemerintah Israel terhadap berbagai konsekuensi hukum internasional yang berpotensi muncul selama kunjungan kenegaraan maupun perjalanan pribadi sang perdana menteri ke luar negeri. Di sisi lain, perkembangan tersebut kembali menegaskan besarnya tekanan politik dan hukum yang dihadapi Netanyahu di tengah konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
[PusakoNews.com/red]