Presiden Prabowo Tutup Munas-Konbes NU 2026, Tegaskan Peran Strategis NU dalam Menjaga Persatuan Bangsa

PusakoNews.com, Kabupaten Bangkalan - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sekaligus menutup secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Forum strategis yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa” tersebut menjadi momentum penting bagi NU dalam merumuskan berbagai pandangan keagamaan dan kebangsaan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubbanul Wathan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, taujihad Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, serta doa bersama sebelum Presiden menyampaikan sambutan penutupan.

Dalam laporannya, KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo yang dinilai melengkapi kebahagiaan keluarga besar NU setelah seluruh agenda Munas dan Konbes berhasil diselesaikan dengan baik.

Menurutnya, NU akan terus menjaga komitmennya sebagai bagian dari elemen bangsa yang setia kepada negara, siap berjuang dan berkorban demi kepentingan Indonesia.

“Kami semua adalah rakyat yang setia kepada negara, rakyat yang siap berjuang dan rela berkorban demi bangsa dan negara tercinta, serta tidak pernah kehilangan optimisme terhadap masa depan Indonesia,” ujar Gus Yahya.

Ia juga menegaskan bahwa NU akan terus hadir menjaga, merawat, dan melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus memohon doa restu agar pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada Agustus mendatang dapat berlangsung lancar dan sukses.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk hadir di tengah keluarga besar NU. Presiden mengaku memiliki kedekatan emosional dengan organisasi tersebut sejak masa kecil dan selalu merasa nyaman berada di lingkungan warga nahdliyin.

Presiden menilai NU memiliki karakter unik sebagai organisasi keagamaan yang mampu memadukan nilai religiusitas dengan semangat nasionalisme dan patriotisme yang kuat.

Menurut Kepala Negara, kecintaan NU terhadap Tanah Air telah menjadi bagian dari identitas organisasi jauh sebelum Indonesia merdeka, sebagaimana tercermin dalam lagu Syubbanul Wathan yang selama ini menjadi simbol semangat kebangsaan warga NU.

“NU adalah organisasi keagamaan yang sangat nasionalis, patriotik, dan memiliki kecintaan yang besar terhadap Tanah Air,” tegas Presiden.

Presiden juga memberikan penghargaan atas kontribusi panjang NU dalam perjalanan bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu hadir pada berbagai momentum penting ketika negara menghadapi tantangan dan krisis.

Ia menilai keluarga besar NU telah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat persatuan, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 ditandai dengan penabuhan kenteng oleh Presiden Prabowo bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua MUI KH M Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Momentum tersebut menjadi simbol berakhirnya forum permusyawaratan strategis NU sekaligus penegasan komitmen bersama untuk menjaga marwah organisasi dan memperluas pengabdian demi kemaslahatan bangsa.

Acara turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran pengurus PBNU.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan antara ulama dan umara sebagai fondasi utama dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan nasional.

Presiden menilai para kiai dan ulama memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Kedekatan tersebut membuat para ulama memahami secara langsung berbagai persoalan, kebutuhan, serta harapan rakyat.

Menurut Presiden, para ulama merupakan kelompok yang paling memahami kondisi masyarakat akar rumput karena hidup dan berinteraksi langsung dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Negara menambahkan bahwa kedekatan antara ulama dan rakyat menjadi modal besar untuk membangun sinergi yang kuat antara tokoh agama, pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen bangsa.

Presiden menegaskan bahwa tentara, polisi, aparatur negara, dan para pemimpin pada dasarnya berasal dari rakyat sehingga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

“Ulama dan umara harus bersatu untuk bangsa dan negara. Kita semua memahami apa yang dirasakan rakyat dan memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden juga mengingatkan kembali amanat yang diterimanya saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Menurut Presiden, sumpah jabatan yang diembannya merupakan komitmen untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berani menghadapi berbagai persoalan bangsa secara terbuka dan jujur, termasuk berbagai penyimpangan yang selama ini menyebabkan kekayaan negara belum sepenuhnya dinikmati rakyat.

Presiden mengungkapkan keprihatinannya terhadap berbagai potensi kekayaan nasional yang selama ini tidak memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa langkah-langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah bukan untuk mencari pihak yang bersalah, melainkan sebagai upaya kolektif memperbaiki keadaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Menurutnya, seluruh kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk memenuhi sumpah jabatan dan menjaga kepentingan rakyat Indonesia.

Pada bagian akhir sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya negara serta menutup berbagai celah kebocoran anggaran yang selama ini menghambat pembangunan.

Presiden menyampaikan bahwa para ulama perlu mengetahui berbagai capaian dan tantangan pembangunan karena memiliki posisi strategis sebagai pemimpin masyarakat.

Sebagai contoh, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah baru saja meresmikan pembangunan sepanjang 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah dengan nilai investasi sekitar Rp5,4 triliun.

Menurut Presiden, efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor penting karena setiap dana yang berhasil diselamatkan dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki sekolah, membangun jembatan, dan meningkatkan pelayanan publik lainnya.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah saat ini berupaya menghentikan berbagai bentuk kebocoran keuangan negara yang menyebabkan hilangnya potensi pembangunan bagi rakyat.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk mengambil kembali penguasaan atas lebih dari lima juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dinilai melanggar ketentuan hukum serta menutup ratusan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Presiden menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan wilayah yang luas sehingga membutuhkan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik agar seluruh potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Presiden menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan pengelolaan sumber daya nasional adalah pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Pemerintah harus bersih dan tidak boleh memberi ruang bagi korupsi. Hanya dengan tata kelola yang baik, kekayaan Indonesia dapat benar-benar kembali kepada rakyat,” tegas Presiden.

Penegasan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi, meningkatkan pengawasan sumber daya alam, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia.
[PusakoNews.com/red]