Resmi Berlaku 1 Juni 2026, Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Dihapus, Warga Cukup Bayar Pokok Pajak

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberikan keringanan bagi para wajib pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Melalui kebijakan ini, masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat melunasi kewajibannya hanya dengan membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda maupun bunga keterlambatan.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kemudahan dan stimulus bagi masyarakat agar dapat kembali tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

“Dengan adanya kebijakan tersebut, pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan dapat melunasi kewajibannya tanpa harus membayar denda keterlambatan,” ujar Lusiana Herawati dalam keterangan resminya, Sabtu (30/5/2026).

Pemprov DKI Jakarta memastikan pembebasan sanksi administratif diberikan secara otomatis melalui sistem pajak daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus maupun menjalani proses administrasi tambahan untuk mendapatkan fasilitas penghapusan denda tersebut.

Wajib pajak juga tidak diwajibkan membuat surat permohonan penghapusan sanksi, mendatangi kantor pelayanan pajak, ataupun melengkapi dokumen tambahan lainnya. Seluruh proses dilakukan secara otomatis pada saat pembayaran selama periode kebijakan berlangsung.

Program relaksasi pajak ini berlaku untuk seluruh pembayaran PKB dan BBNKB yang dilakukan mulai 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Selama rentang waktu tersebut, masyarakat diimbau memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan tanpa tambahan beban bunga akibat keterlambatan pembayaran.

Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan berbasis digital.

Kebijakan penghapusan denda ini diharapkan mampu memberikan keringanan bagi masyarakat sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pembangunan dan pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta.

Dengan adanya program ini, masyarakat yang sebelumnya terkendala tunggakan pajak kini memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus terbebani akumulasi denda keterlambatan yang selama ini menjadi kendala utama pembayaran pajak kendaraan.
[PusakoNews.com/red]