PusakoNews.com, Jakarta - Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi, serta dampak perubahan iklim. Langkah ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa sektor pangan nasional menunjukkan kinerja positif, ditandai dengan capaian swasembada dalam waktu relatif singkat. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil arahan Presiden Prabowo Subianto, dukungan Komisi IV DPR RI, serta kerja keras petani di seluruh Indonesia.
Produksi beras tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29% berdasarkan data BPS. Sementara itu, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dengan estimasi kecukupan stok untuk 10–11 bulan ke depan. Kondisi ini dinilai cukup aman meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah serta prediksi El Niño dalam enam bulan mendatang.
Ketersediaan komoditas pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging, telur, dan gula juga berada dalam kondisi cukup.
Dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada seluruh gubernur sejak 9 Maret 2026. Upaya tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis sistem peringatan dini, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan sistem perpipaan.
Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus utama.
Di sektor produksi, pemerintah terus mendorong program prioritas seperti cetak sawah baru, optimalisasi lahan, pengelolaan irigasi, konservasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani.
Sebagai dukungan konkret, sebanyak 171 ribu unit alsintan telah disalurkan sepanjang 2024–2025, dengan target tambahan 37 ribu unit pada 2026. Infrastruktur air juga telah mencapai 94 ribu unit pada periode yang sama, dengan tambahan 21 ribu unit ditargetkan tahun ini.
Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga pangan akibat krisis energi global, Presiden Prabowo menginstruksikan optimalisasi bahan bakar nabati (biofuel) dari kelapa sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung. Kementerian Pertanian juga menyiapkan implementasi program B-50 serta pembangunan pabrik etanol berbasis bahan baku domestik, yang diharapkan mampu menekan impor solar hingga 5,3 juta ton.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang dipengaruhi kuat oleh geopolitik global dan perubahan iklim ekstrem. Ia mengingatkan ancaman nyata seperti gangguan pola tanam, peningkatan risiko gagal panen, serta penurunan produktivitas pertanian dan perikanan.
Titiek juga menekankan pentingnya intensifikasi lahan, termasuk peningkatan frekuensi panen serta perbaikan sistem irigasi dan penyediaan pompa air untuk menghadapi musim kemarau panjang.
Komisi IV DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kebijakan yang diambil berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat.
Pemerintah menegaskan komitmen menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian nasional. Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI diharapkan mampu memperkuat ketahanan Indonesia menghadapi tantangan global dan perubahan iklim yang terus berkembang.
[PusakoNews.com/red]
Komentar