Dua Tahun Prabowo-Gibran: Di Antara Klaim Keberhasilan, Krisis Kepercayaan, dan Suara Rakyat

PusakoNews.com, Jakarta - Tanggal 20 Oktober 2026 menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam perjalanan sebuah pemerintahan, dua tahun merupakan periode yang cukup untuk menilai arah kebijakan, mengamati keberhasilan awal, sekaligus mengenali persoalan yang belum mampu diselesaikan.

Momentum tersebut menghadirkan dua gambaran Indonesia yang berjalan berdampingan.

Di satu sisi, pemerintah menunjukkan perkembangan sejumlah program prioritas nasional. Jutaan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan, program makanan bergizi terus diperluas, sekolah bagi keluarga miskin mulai beroperasi, pembangunan perumahan dilaksanakan, dan berbagai proyek ketahanan energi mendapatkan perhatian besar.

Di sisi lain, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok lingkungan hidup, dan sejumlah kekuatan politik menyampaikan evaluasi kritis. Demonstrasi berlangsung, tuntutan perbaikan kebijakan disuarakan, sementara persoalan ekonomi rumah tangga, kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil menjadi bagian dari perdebatan nasional.

Dua gambaran tersebut tidak harus dipertentangkan seolah salah satunya pasti benar dan yang lain sepenuhnya keliru. Pemerintah dapat memiliki capaian konkret, sementara sebagian masyarakat tetap mengalami kesulitan yang belum teratasi.

Justru di sinilah persoalan fundamental evaluasi pemerintahan berada: keberhasilan menjalankan program belum tentu sama dengan keberhasilan menyelesaikan masalah masyarakat.

Sebuah pemerintahan tidak cukup dinilai berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Ia juga harus dinilai berdasarkan perubahan yang dihasilkan, siapa yang menerima manfaat, siapa yang belum terjangkau, dan bagaimana negara merespons ketika kebijakannya menimbulkan persoalan.

Menafikan seluruh pencapaian pemerintahan selama dua tahun tentu bukan pendekatan yang adil. Sejumlah program memperlihatkan perluasan layanan yang dapat diukur melalui data pelaksanaan.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 106,3 juta jiwa hingga 13 Oktober 2026. Pemerintah juga melaporkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026.

Sementara itu, Menteri Sosial melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan lebih dari 44.000 peserta didik pada September 2026.

Ketiga program tersebut memiliki tujuan sosial yang penting. Pemeriksaan kesehatan berpotensi memperkuat deteksi dini penyakit. Intervensi gizi dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi kelompok sasaran. Pendidikan berasrama bagi keluarga rentan dapat membuka kesempatan belajar bagi anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

Akan tetapi, angka jangkauan belum memberikan jawaban lengkap tentang kualitas hasilnya.

Dalam program kesehatan, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak temuan penyakit yang benar-benar memperoleh tindak lanjut, apakah fasilitas kesehatan mampu menangani peningkatan kebutuhan pelayanan, dan sejauh mana kondisi kesehatan penerima manfaat mengalami perbaikan.

Dalam program gizi, evaluasi perlu menjangkau mutu makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, keteraturan distribusi, serta pengaruhnya terhadap kondisi gizi penerima manfaat. Besarnya jumlah porsi atau penerima tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan tersebut.

Begitu pula dengan Sekolah Rakyat. Keberadaan gedung dan jumlah siswa merupakan indikator pelaksanaan, tetapi keberhasilan pendidikan juga ditentukan oleh kualitas pembelajaran, kompetensi pengajar, pendampingan psikososial, dan keberlanjutan pendidikan anak setelah menyelesaikan program.

Di bidang perumahan, pemerintah melaporkan realisasi pembangunan dan perbaikan 324.213 unit hingga 13 Juni 2026 serta penyaluran pembiayaan FLPP sebanyak 180.600 unit hingga 14 Oktober 2026. Kedua angka tersebut perlu dibaca sesuai definisi dan periode pelaporannya, bukan digabungkan begitu saja menjadi satu capaian baru.

Kebijakan perumahan semestinya dinilai pula berdasarkan keterjangkauan cicilan, kualitas bangunan, akses transportasi, ketersediaan fasilitas dasar, dan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan pekerjaan masyarakat.

Pelaksanaan biodiesel B50 serta peluncuran program PLTS 100 GWp memperlihatkan agenda besar pemerintah di sektor energi. Namun, perluasan distribusi bahan bakar, peluncuran proyek, dan kapasitas pembangkit yang direncanakan merupakan tahapan yang berbeda dari manfaat akhir berupa ketahanan pasokan, efisiensi biaya, dan penurunan dampak lingkungan.

Pemerintah berhak menyampaikan perkembangan tersebut kepada publik. Namun, masyarakat juga berhak meminta bukti mengenai kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan setiap program.

Angka menjadi bermakna bukan semata karena terlihat besar, melainkan karena mampu menjelaskan perubahan yang benar-benar dialami manusia.

Program berskala nasional membawa konsekuensi administratif yang tidak sederhana. Semakin luas jangkauan sebuah kebijakan, semakin besar kebutuhan terhadap perencanaan, koordinasi, pengawasan, serta kemampuan memperbaiki kesalahan pelaksanaan.

Di sinilah kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu dipahami sebagai persoalan tata kelola, bukan sekadar perdebatan politik antara pendukung dan penentang pemerintah.

PDI Perjuangan, melalui pernyataan Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat menjelang peringatan dua tahun pemerintahan, menyoroti implementasi MBG, konsep koperasi desa, penanganan karhutla, serta kondisi ekonomi dan pasar keuangan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyampaikan penilaian kritis terhadap pengelolaan program prioritas, khususnya mengenai partisipasi publik dan akuntabilitas anggaran.

Kritik tersebut merupakan penilaian pihak-pihak yang menyampaikannya. Untuk membuktikan kesalahan administratif, penyimpangan anggaran, atau pelanggaran hukum tertentu, tetap diperlukan pemeriksaan yang sesuai dengan karakter persoalannya.

Namun, substansi perdebatan tata kelola tidak boleh diabaikan.

Ketika pemerintah mempercepat program yang melibatkan banyak institusi, terdapat risiko bahwa pencapaian target administratif menjadi perhatian utama, sementara pengawasan kualitas belum berkembang dengan kecepatan yang sama.

Pelaksanaan yang tergesa-gesa dapat menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dan kesiapan operasional. Sebaliknya, perencanaan yang terlalu lama tanpa tindakan juga dapat menghambat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, persoalannya bukan memilih antara kecepatan atau kehati-hatian, melainkan membangun mekanisme yang memungkinkan keduanya berjalan seimbang.

Sebuah program nasional membutuhkan target yang realistis, standar pelaksanaan yang jelas, mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau, serta evaluasi independen ketika ditemukan persoalan.

Dalam konteks koperasi desa, tantangan utamanya bukan sekadar mendirikan kelembagaan. Keberhasilan koperasi akan bergantung pada partisipasi anggota, kelayakan usaha, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan kemampuan menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Koperasi yang tumbuh dari kebutuhan anggotanya memiliki fondasi berbeda dengan lembaga yang sekadar dibentuk untuk memenuhi target administratif.

Demikian pula dalam MBG, kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan gizi merupakan alasan kuat untuk menyelenggarakan program. Namun, tujuan yang baik tidak membuat metode pelaksanaannya kebal terhadap pemeriksaan.

Mengevaluasi kekurangan program justru dapat menjadi cara mempertahankan tujuan sosialnya agar tidak dikalahkan oleh persoalan operasional.

Pemerintahan yang matang tidak harus membuktikan bahwa setiap keputusan awalnya sempurna. Kemampuan mengenali kekeliruan, memperbaiki desain, dan mengubah pendekatan berdasarkan bukti merupakan bagian penting dari kualitas kepemimpinan.

Salah satu persoalan yang mencuat kuat dalam evaluasi dua tahun pemerintahan adalah kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Greenpeace Indonesia menjadikan persoalan tersebut sebagai inti aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 20 Oktober 2026.

Dua spanduk yang dibentangkan dari Monumen Selamat Datang menghubungkan penanganan krisis iklim dengan biaya hidup. Pesan tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang sering kurang mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan publik: kerusakan lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat.

Kabut asap, misalnya, bukan sekadar persoalan kualitas udara. Paparannya dapat meningkatkan kebutuhan perlindungan kesehatan, mengganggu kegiatan belajar, membatasi aktivitas luar ruangan, serta mengurangi produktivitas kelompok pekerja tertentu.

Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, beban tambahan akibat gangguan lingkungan dapat menjadi persoalan serius karena ruang keuangan mereka lebih terbatas.

Di sektor pertanian, gangguan cuaca dan kerusakan ekosistem berpotensi menghambat produksi. Di sektor jasa, kondisi lingkungan yang buruk dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi. Beban yang muncul tidak selalu tercermin secara langsung dalam satu indikator makroekonomi.

Karena itulah, krisis ekologis perlu dipandang sebagai persoalan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, sekaligus tanggung jawab pengelolaan sumber daya.

Tentu tidak setiap kebakaran, banjir, atau peristiwa cuaca ekstrem dapat secara ilmiah dikaitkan langsung dengan keputusan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Faktor iklim, karakter wilayah, praktik pemanfaatan lahan, dan persoalan tata kelola yang telah berlangsung sebelumnya harus dibedakan secara cermat.

Namun, pemerintah yang sedang berkuasa tetap memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pencegahan, mengorganisasi penanganan, menegakkan hukum, dan memulihkan kondisi masyarakat terdampak.

Tanggung jawab tersebut tidak harus berarti seluruh penyebab bencana berasal dari kebijakan pemerintah saat ini.

Ukuran keberhasilannya justru terletak pada kemampuan negara mengurangi risiko yang dapat dicegah, mempercepat pertolongan, serta memperbaiki sistem agar kerugian serupa tidak terus berulang.

Penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran lahan juga membutuhkan ketelitian. Korporasi maupun individu yang diduga terlibat harus diperiksa melalui proses pembuktian yang sah. Pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada pihak yang paling mudah dijangkau apabila bukti menunjukkan keterlibatan aktor lain.

Kebijakan lingkungan yang efektif harus menghubungkan pencegahan kebakaran, pengawasan izin, penindakan pelanggaran, pemulihan ekosistem, dan perlindungan masyarakat dalam satu kerangka yang konsisten.

Dengan demikian, tuntutan penanganan krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan yang disertai kerusakan lingkungan dan meningkatnya kerentanan masyarakat pada akhirnya dapat menghasilkan biaya sosial yang jauh lebih besar daripada manfaat jangka pendek yang dikejar.

Pemerintah memiliki alasan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat investasi, dan mempertahankan kegiatan ekonomi nasional. Indikator makroekonomi penting karena dapat menunjukkan daya tahan ekonomi serta kemampuan negara membiayai pembangunan.

Namun, masyarakat tidak mengalami perekonomian semata melalui statistik nasional.

Mereka mengalaminya melalui harga kebutuhan pokok, pendapatan keluarga, keamanan pekerjaan, biaya pendidikan anak, cicilan rumah, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1–10 Oktober 2026, sebagaimana dilaporkan Reuters, menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen. Penelitian tersebut melibatkan 1.213 responden dengan margin kesalahan yang diperkirakan sebesar 2,9 persen.

Hasil satu survei tentu tidak boleh diperlakukan sebagai putusan mutlak seluruh rakyat Indonesia. Namun, apabila dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya menggunakan kerangka survei yang sebanding, perubahan tingkat persetujuan dapat menjadi sinyal yang perlu diteliti.

Temuan mengenai ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan pelaksanaan program unggulan menunjukkan bahwa persepsi publik tidak selalu bergerak mengikuti narasi keberhasilan pemerintah.

Perbedaan tersebut mempunyai penjelasan yang masuk akal.

Pertumbuhan ekonomi secara agregat tidak otomatis menciptakan peningkatan pendapatan yang merata. Investasi yang bertambah belum tentu segera menyediakan pekerjaan bagi semua kelompok usia dan tingkat keterampilan. Stabilitas sebagian harga tidak selalu menghilangkan tekanan pengeluaran pada setiap rumah tangga.

Persoalan pemutusan hubungan kerja juga tidak cukup dibahas hanya sebagai naik turunnya satu angka ketenagakerjaan. Kehilangan pekerjaan dapat menimbulkan konsekuensi berantai terhadap ketahanan keluarga, pembayaran kebutuhan dasar, pendidikan anak, hingga kemampuan mempertahankan tempat tinggal.

Kondisi pasar saham dan nilai tukar pun perlu dibaca secara proporsional. Gejolak keuangan dapat mencerminkan kekhawatiran investor, masalah kepercayaan, maupun pengaruh faktor eksternal. Tetapi pergerakan pasar dalam periode singkat tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh perekonomian telah gagal.

Di sinilah pentingnya evaluasi yang tidak memilih data hanya karena menguntungkan satu pandangan politik.

Pemerintah perlu menjelaskan keberhasilan dengan indikator yang dapat diuji. Pada saat bersamaan, para pengkritiknya perlu menempatkan gejala ekonomi dalam konteks yang memadai agar kritik menghasilkan diagnosis kebijakan yang tepat.

Pertanyaan paling relevan bagi masyarakat bukan semata apakah ekonomi bertumbuh, tetapi apakah pertumbuhan tersebut memperbesar peluang hidup yang lebih baik.

Jika sebuah keluarga harus terus mengurangi kualitas konsumsi, menunda pemeriksaan kesehatan, atau membatasi pendidikan anak untuk mempertahankan pengeluaran sehari-hari, pengalaman itu merupakan informasi kebijakan yang patut diperhitungkan, sekalipun tidak selalu terlihat dalam laporan pertumbuhan nasional.

Peringatan dua tahun pemerintahan juga ditandai oleh demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.

Di Jakarta, mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan berbagai elemen lainnya menyampaikan tuntutan mengenai penanganan karhutla, ketimpangan ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta biaya pendidikan.

Aksi berlangsung pula di Yogyakarta, termasuk di kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangan demonstrasi tersebut, terjadi ketegangan dan benturan antara sebagian massa dengan aparat.

Peristiwa-peristiwa ini menghadirkan pertanyaan penting tentang hubungan negara dan masyarakat.

Demonstrasi tidak selalu berarti seluruh masyarakat menolak pemerintah. Massa yang turun ke jalan juga bukan representasi statistik otomatis atas pendapat seluruh penduduk Indonesia.

Namun, menganggap demonstrasi sekadar gangguan ketertiban juga merupakan penyederhanaan yang berbahaya.

Dalam demokrasi, masyarakat mempunyai beragam saluran untuk menyampaikan penilaian. Pemilu memberikan mandat pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat mengevaluasi pelaksanaannya di antara dua pemilu.

Mandat elektoral dan pengawasan publik bukan dua hal yang saling meniadakan.

Sebuah pemerintahan dapat memperoleh legitimasi melalui proses pemilihan yang sah, tetapi tetap harus menjawab kritik ketika pelaksanaan kebijakannya dinilai tidak memuaskan.

Demokrasi tidak berhenti pada penghitungan suara. Ia menuntut keberlanjutan pertanggungjawaban kekuasaan.

Dalam konteks itulah, suara mahasiswa tidak cukup ditanggapi melalui janji umum untuk memperhatikan aspirasi. Tuntutan yang menyangkut kebijakan konkret memerlukan jawaban konkret pula.

Apabila mahasiswa meminta evaluasi penanganan karhutla, pemerintah dapat menjelaskan langkah pencegahan, pembagian tanggung jawab, dan ukuran keberhasilannya. Jika persoalannya biaya pendidikan, respons dapat diarahkan pada struktur pembiayaan dan akses bagi kelompok yang paling membutuhkan.

Aspirasi yang diterima tanpa tindak lanjut berisiko menciptakan kekecewaan yang lebih besar.

Sebaliknya, pemerintah yang bersedia membuka dialog substantif dapat menjadikan demonstrasi sebagai sumber informasi mengenai kegagalan pelaksanaan kebijakan yang mungkin tidak tertangkap oleh laporan birokrasi.

Hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab peserta demonstrasi untuk menjaga keselamatan serta menghormati hak masyarakat lain. Aparat juga memiliki kewenangan menjaga ketertiban dengan tindakan yang sah, diperlukan, dan proporsional.

Akan tetapi, kewajiban menjaga ketertiban tidak boleh menghapus prinsip bahwa menyampaikan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokratis.

Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah diprotes, melainkan negara yang mampu menjawab protes tanpa kehilangan komitmen terhadap hak warganya.

Aksi Greenpeace di Bundaran HI memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kritik publik dan penegakan ketertiban dapat berada dalam satu peristiwa.

Enam aktivis yang membentangkan spanduk dari Monumen Selamat Datang dievakuasi aparat. Mereka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya, sementara sejumlah orang lain yang terkait dengan kegiatan pendukung aksi juga sempat menjalani proses kepolisian.

Pada malam 20 Oktober 2026, enam aktivis tersebut dilaporkan telah dipulangkan sekitar pukul 20.30 WIB. Tim pendamping hukum menyatakan bahwa pemeriksaan tidak menemukan unsur tindak pidana.

Peristiwa ini tidak cukup dinilai hanya melalui pertanyaan apakah spanduk boleh dibentangkan di monumen atau apakah aparat berwenang mengevakuasi peserta aksi.

Ada sejumlah kepentingan hukum yang harus diperhatikan bersama.

Monumen publik memiliki fungsi sosial dan dapat memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan pelestarian. Keselamatan orang yang memanjat bangunan juga menjadi pertimbangan nyata bagi petugas.

Namun, tindakan negara terhadap peserta demonstrasi harus dapat dijelaskan dasar hukum, kebutuhan, serta proporsionalitasnya.

Pengamanan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan berbeda dari penggunaan proses hukum untuk membatasi kritik.

Karena itu, keterbukaan informasi mengenai dasar tindakan aparat penting bagi kepercayaan masyarakat.

Jika dalam suatu pemeriksaan tidak ditemukan bukti yang memadai untuk melanjutkan perkara pidana, penghentian proses dan pemulangan orang yang diperiksa merupakan bagian dari penghormatan terhadap prosedur hukum.

Dalam negara demokratis, aparat bukan hanya dituntut mampu mengendalikan situasi, tetapi juga mampu membedakan tindakan yang membahayakan keselamatan, pelanggaran hukum yang terbukti, dan ekspresi politik yang dilindungi.

Ketelitian membedakan ketiganya merupakan ukuran profesionalitas kelembagaan.

Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak hanya berlangsung melalui demonstrasi mahasiswa. Kritik juga datang dari partai politik dan organisasi advokasi hukum.

PDI Perjuangan menyampaikan evaluasi atas sejumlah kebijakan ekonomi dan program prioritas. YLBHI, melalui pernyataan sikapnya, menyoroti persoalan demokrasi, hak asasi manusia, akuntabilitas anggaran, serta perluasan peran militer ke ranah sipil.

Sebagai penilaian politik dan advokasi, kritik-kritik tersebut memiliki kedudukan yang sah untuk dibahas dalam ruang publik. Namun, tuduhan mengenai penyimpangan atau pelanggaran tertentu harus tetap diuji berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sebuah pemerintahan memperlakukan kritik yang semakin tajam.

Dalam praktik politik, kepercayaan publik dapat terpengaruh oleh beberapa keadaan sekaligus: manfaat kebijakan yang belum dirasakan, komunikasi pemerintah yang tidak menjawab persoalan, persepsi ketidakadilan, atau ketidakpuasan terhadap cara kekuasaan dijalankan.

Penurunan tingkat persetujuan dalam suatu survei dapat menjadi indikator persoalan legitimasi politik dalam pengertian kepercayaan dan dukungan masyarakat. Namun, hal itu tidak otomatis menghilangkan legitimasi konstitusional seorang presiden yang masih menjalankan mandat berdasarkan hukum.

Pembedaan tersebut penting ketika kritik berkembang menjadi seruan pergantian kepemimpinan atau tuntutan agar pejabat tertentu mengundurkan diri.

Warga berhak menyatakan ketidakpercayaan secara damai. Akan tetapi, aspirasi politik, keputusan pejabat untuk mengundurkan diri, mekanisme pemakzulan, dan pergantian kekuasaan melalui pemilu merupakan hal berbeda yang mempunyai konsekuensi hukum masing-masing.

Sistem ketatanegaraan menyediakan prosedur pemberhentian presiden yang tidak dapat digantikan semata-mata oleh tekanan demonstrasi atau hasil survei.

Di sisi lain, keberadaan prosedur konstitusional juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik atas kepemimpinan.

Kepemimpinan yang demokratis harus mampu mempertahankan mandat hukumnya sekaligus berusaha memulihkan kepercayaan politik melalui perbaikan nyata.

Menghadapi kritik dengan pembuktian kinerja, keterbukaan, dan kesediaan memperbaiki kebijakan akan lebih bermanfaat daripada memperlakukan setiap suara berbeda sebagai ancaman terhadap stabilitas.

Jika dua tahun pertama banyak diwarnai peluncuran dan perluasan program, periode berikutnya semestinya semakin menekankan evaluasi hasil dan penguatan pertanggungjawaban.

Ada beberapa perubahan pendekatan yang layak menjadi perhatian.

Pertama, pemerintah perlu membedakan indikator kegiatan, hasil, dan dampak.

Jumlah penerima bantuan adalah indikator jangkauan. Perbaikan kondisi penerima merupakan indikator hasil. Perubahan kesejahteraan yang berkelanjutan adalah persoalan dampak.

Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan.

Kedua, pengawasan program nasional harus memiliki ruang independen yang memadai.

Audit keuangan, penilaian kualitas pelayanan, mekanisme pengaduan, serta pemeriksaan dugaan penyimpangan perlu dapat bekerja tanpa tekanan untuk selalu menghasilkan kesimpulan positif.

Pemeriksaan yang menemukan kekurangan bukan berarti lembaga pengawas menghambat pembangunan. Sebaliknya, temuan tersebut dapat mencegah kerugian yang lebih besar.

Ketiga, kebijakan ekonomi harus lebih peka terhadap kerentanan rumah tangga.

Selain indikator pertumbuhan dan stabilitas makro, pemerintah perlu memperhatikan mutu pekerjaan, perkembangan pendapatan riil, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, serta beban pengeluaran pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

Pendekatan tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat tidak merasakan perbaikan meskipun sejumlah indikator nasional bergerak positif.

Keempat, penanganan krisis ekologis harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan.

Pencegahan bencana, pemulihan lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum atas kerusakan ekologis harus memiliki indikator yang dapat diawasi publik.

Penilaian tidak cukup berhenti pada jumlah operasi penanganan atau luas area yang berhasil dipadamkan. Perubahan tingkat risiko dan berkurangnya kerugian masyarakat juga harus diperhitungkan.

Kelima, pemerintah perlu membangun mekanisme tanggapan publik yang dapat ditelusuri.

Aspirasi mahasiswa, temuan organisasi masyarakat sipil, keluhan penerima program, dan kritik akademisi seharusnya tidak berhenti sebagai arsip pertemuan atau bahan komunikasi publik.

Setiap masalah yang relevan perlu memiliki penanggung jawab, tindak lanjut, dan penjelasan terbuka mengenai hasil penanganannya.

Pendekatan demikian memungkinkan masyarakat menilai bukan hanya kesediaan pemerintah mendengar, tetapi juga kemampuannya bertindak.

Dua tahun merupakan titik evaluasi, bukan putusan terakhir atas seluruh masa pemerintahan. Sejumlah kebijakan membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil, sementara persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Pertimbangan tersebut penting untuk menjaga objektivitas.

Namun, kebutuhan akan waktu tidak dapat menjadi alasan untuk menunda pertanggungjawaban terhadap persoalan yang sudah terlihat. Kebijakan yang belum memberikan hasil dapat dijelaskan tahapannya. Kekurangan yang telah ditemukan perlu diperbaiki. Risiko yang mengancam keselamatan masyarakat membutuhkan respons sesuai tingkat urgensinya.

Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan sebuah pelajaran mengenai perbedaan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan sosial.

Negara dapat membangun fasilitas, menyalurkan bantuan, mendirikan lembaga, serta menjalankan proyek dalam skala besar. Semua itu penting sebagai instrumen pembangunan.

Tetapi yang menentukan kualitas pemerintahan adalah apakah instrumen tersebut mampu memperbaiki kehidupan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Kritik dari jalanan, laporan survei, maupun organisasi masyarakat sipil tidak dengan sendirinya membatalkan kemajuan yang telah dicapai. Sebaliknya, capaian program juga tidak otomatis menggugurkan kritik mengenai persoalan yang belum terselesaikan.

Kedua kenyataan itu harus menjadi bagian dari penilaian yang utuh.

Sebuah pemerintahan layak diapresiasi ketika kebijakannya menghasilkan manfaat yang terbukti. Pemerintahan yang sama juga layak dikritik ketika terdapat kesenjangan antara janji, pelaksanaan, dan kenyataan yang dialami masyarakat.

Ukuran kepemimpinan pada akhirnya bukanlah kemampuan menciptakan gambaran bahwa semua program berhasil, melainkan keberanian menunjukkan mana yang berhasil, mana yang belum, apa penyebabnya, dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya.

Kekuasaan memperoleh mandat melalui proses politik, tetapi mempertahankan kepercayaan rakyat membutuhkan pembuktian yang berlangsung terus-menerus.

Dan mungkin, di situlah evaluasi dua tahun pemerintahan menemukan maknanya yang paling penting: bukan sekadar menghitung apa yang telah dikerjakan negara, melainkan menilai apakah rakyat benar-benar hidup lebih baik karenanya.