Gelombang demonstrasi yang bermula dari persoalan pendidikan berkembang menjadi protes nasional terhadap biaya hidup dan layanan publik. Polisi menggunakan gas air mata, sementara sedikitnya 400 orang ditangkap menyusul kerusuhan
Aksi yang dipelopori pelajar meluas dengan dukungan serikat pekerja, guru, tenaga kesehatan, dan kelompok rompi kuning yang menyuarakan tuntutan ekonomi serta reformasi layanan publik.
PusakoNews.com, Paris - Gelombang demonstrasi besar melanda Prancis pada Sabtu (17/10/2026), ketika sekitar 550.000 orang turun ke jalan untuk menuntut perbaikan pendidikan, layanan publik, dan kondisi ekonomi. Aksi yang berlangsung di berbagai kota itu turut diwarnai bentrokan antara polisi dan sebagian demonstran, penggunaan gas air mata, serta kerusuhan yang berujung pada ratusan penangkapan.
Berdasarkan angka yang disampaikan otoritas Prancis, sebanyak 110.000 orang mengikuti demonstrasi di ibu kota Paris. Massa yang berkumpul tidak hanya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, tetapi juga guru, pekerja, tenaga kesehatan, orang tua, hingga pendukung gerakan rompi kuning atau yellow vests.
Menurut laporan Al Jazeera, demonstrasi tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan yang muncul pada pertengahan September 2026, ketika pelajar di Creteil, pinggiran Paris, memprotes kondisi bangunan sekolah yang rusak, ruang kelas terlalu padat, kekurangan tenaga pengajar, dan ketimpangan dalam sistem pendidikan.
Tuntutan yang semula berpusat pada sektor pendidikan kemudian berkembang menjadi gerakan sosial lebih luas. Kenaikan biaya hidup, kondisi layanan publik, serta kekhawatiran terhadap masa depan menjadi persoalan yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat.
Dukungan terhadap demonstrasi turut datang dari CGT, salah satu serikat pekerja utama di Prancis. Organisasi tersebut menyuarakan tuntutan kenaikan upah dan pensiun, penurunan harga, serta perlindungan layanan publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sejumlah peserta juga berasal dari gerakan rompi kuning yang pernah menggelar protes besar pada 2018. Gerakan tersebut awalnya menentang kenaikan harga solar sebelum berkembang menjadi kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron yang dinilai sebagian peserta lebih berpihak kepada kelompok elite.
Jean Pierre, anggota Liga Hak Asasi Manusia Prancis, menjelaskan bahwa ketidakpuasan masyarakat dipicu berbagai persoalan yang berbeda tetapi saling berkaitan.
Menurutnya, kalangan muda mengkhawatirkan masa depan dan kondisi sekolah, sedangkan peserta gerakan rompi kuning menghadapi tekanan biaya hidup. Situasi geopolitik juga menambah kecemasan sebagian masyarakat.
Kekhawatiran serupa disampaikan Amelie, seorang ibu tiga anak yang menghadiri demonstrasi bersama putri remajanya. Ia menegaskan pentingnya terus memberikan tekanan agar masa depan anak-anak mendapat perhatian.
Ketegangan terjadi di Place de la Republique, Paris, salah satu lokasi utama berkumpulnya demonstran.
Aparat kepolisian antihuru-hara dikerahkan dalam jumlah besar. Gas air mata mulai digunakan sekitar tengah hari, ketika massa yang berada di lokasi masih relatif sedikit. Memasuki pukul 14.00 waktu setempat, kawasan tersebut semakin dipadati peserta dan situasi berkembang menjadi tegang.
Bentrokan kemudian pecah antara polisi dan sebagian demonstran. Sejumlah orang melemparkan petasan ke arah petugas, sedangkan sebuah mobil dan kios koran dibakar hingga menghasilkan kepulan asap hitam.
Kerusuhan turut memengaruhi aktivitas usaha di sekitar lokasi. Sejumlah kedai kopi dan butik tutup ketika suara sirene kendaraan pemadam kebakaran terdengar melintasi kawasan tersebut.
Meski terjadi bentrokan, laporan Al Jazeera menyebut sebagian besar peserta tetap mengikuti pawai secara damai menuju wilayah barat laut Paris.
Gangguan keamanan tidak hanya terjadi di ibu kota. Di Marseille, sejumlah demonstran menerobos balai kota dan terjadi penjarahan toko. Sementara itu, laporan media yang dikutip Al Jazeera menyebut sebuah kantor pariwisata dibakar di Lyon.
Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan sedikitnya 400 orang telah ditangkap menyusul insiden kekerasan di sejumlah wilayah, termasuk Paris, Marseille, Rennes, Toulouse, dan Angers.
Kementerian tersebut mengaitkan kerusuhan dengan kelompok yang mereka sebut sebagai sayap kiri ekstrem. Insiden yang dilaporkan meliputi upaya penjarahan, bentrokan dengan aparat, pembakaran fasilitas jalanan, serta tindakan yang menyasar pusat pemerintahan dan media.
Menjelang demonstrasi, Presiden Emmanuel Macron telah menyerukan ketenangan dan meminta masyarakat menghormati hak orang lain serta menjaga fasilitas umum.
Dalam keterangannya di Brussels pada Jumat (16/10/2026), Macron menegaskan bahwa kebebasan berdemonstrasi merupakan hak konstitusional, tetapi pelaksanaannya harus disertai penghormatan terhadap masyarakat dan properti.
Pemerintah Prancis pada saat bersamaan menghadapi tekanan ekonomi, termasuk persoalan utang publik dan defisit anggaran.
Bruno Cautres, peneliti pada Pusat Penelitian Politik di Paris, menilai gelombang demonstrasi merupakan pertemuan berbagai gerakan yang dipicu ketidakpuasan masyarakat terhadap tingginya pajak serta keterbatasan kemampuan pemerintah memenuhi tuntutan publik di tengah tekanan anggaran.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai arah kebijakan negara dan jalan keluar dari krisis anggaran.
Gelombang protes berlangsung menjelang berakhirnya masa kepresidenan Macron, ketika Prancis menghadapi situasi politik yang terpolarisasi menjelang pemilihan tahun berikutnya.
Di tengah tuntutan yang semakin beragam, demonstrasi 17 Oktober memperlihatkan bagaimana persoalan pendidikan dapat mempertemukan kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda dalam satu gerakan protes nasional.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Al Jazeera English
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar