"Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong pembangunan Natuna tidak berhenti pada pertahanan dan keamanan, tetapi diperkuat melalui ekonomi, konektivitas, perikanan, pangan, dan kesejahteraan masyarakat."
Ibas menilai pembangunan Natuna sebagai wilayah perbatasan membutuhkan perhatian nasional yang mencakup ekonomi dan kesejahteraan, bukan hanya keamanan.
PusakoNews.com, Kabupaten Natuna - Pembangunan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sebagai wilayah perbatasan dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada aspek pertahanan dan keamanan. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mendorong penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari perhatian pemerintah.
Hal itu disampaikan Ibas saat kunjungan kerja Pimpinan MPR RI ke Kantor Bupati Natuna, Rabu (30/9/2026). Menurutnya, posisi Natuna yang strategis dari sisi geopolitik sekaligus memiliki potensi ekonomi membutuhkan perhatian nasional yang berkelanjutan.
“Natuna ini tidak hanya kita perhatikan dari pertahanan dan keamanannya. Kita juga harus memastikan ekonomi, kesejahteraan, pembangunan, dan pemerataan terus kita ikhtiarkan secara berkelanjutan,” ujar Ibas.
Menurut Ibas, kehadiran negara di wilayah perbatasan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pembangunan Natuna membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, MPR, dan pemangku kepentingan terkait.
Ia menilai karakter Natuna sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi geografis serta tantangan khusus daerah tersebut. Ibas bahkan mendorong adanya konsolidasi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas persoalan strategis Natuna secara lebih terintegrasi.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Perikanan Jadi Salah Satu Prioritas
Sektor perikanan menjadi salah satu perhatian Ibas. Ia melihat potensi kelautan Natuna cukup besar, tetapi masyarakat nelayan masih menghadapi tantangan seperti cuaca, biaya operasional, keterbatasan sarana, dan belum optimalnya pengolahan hasil perikanan.
Karena itu, Ibas mendorong industrialisasi perikanan terpadu agar hasil laut tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi dapat memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Potensi yang ada dengan wilayah pelayaran yang begitu luas coba dikonsolidasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagaimana dibuat industrialisasi perikanan terpadu di sini supaya ada kemandirian jangka panjang,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Pimpinan MPR juga meninjau Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat di Natuna. Agenda tersebut menjadi bagian dari kunjungan untuk melihat pembangunan dan pelayanan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat wilayah perbatasan.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Harga Pangan dan Konektivitas
Selain sektor perikanan, Ibas menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok. Kondisi geografis kepulauan, biaya transportasi, harga tiket, dan bahan bakar dinilai dapat memengaruhi biaya distribusi serta harga barang di Natuna.
Ia mendorong penguatan instrumen pengendalian harga, termasuk pasar murah dan dukungan pasokan dari Bulog ketika masyarakat menghadapi tekanan akibat cuaca maupun gangguan distribusi.
Ibas juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan subsidi tarif penerbangan khusus wilayah perbatasan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi beban masyarakat sekaligus mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Namun, ia menekankan perlunya perhitungan ekonomi dan bisnis yang matang. Keberlanjutan rute penerbangan, menurut Ibas, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan pasokan.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Migas, Pariwisata, dan Fiskal Daerah
Potensi minyak dan gas bumi serta pariwisata bahari juga masuk dalam perhatian Ibas. Ia mendorong peluang investasi migas di Natuna terus dikawal dengan mempertimbangkan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
Sementara di sektor pariwisata, Ibas menilai potensi bahari Natuna dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangannya, kata dia, perlu dibarengi peningkatan kapasitas masyarakat, pelatihan, studi banding, dan pengembangan ekonomi kreatif lokal.
Dari sisi fiskal, Ibas turut menyoroti kebutuhan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pemerintah daerah. Ia memahami kebutuhan Natuna untuk memperoleh dukungan fiskal, tetapi kebijakan tersebut tetap perlu memperhatikan kesinambungan anggaran nasional dan pembiayaan program prioritas.
Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan dana yang tersedia memberikan dampak pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat.
“Bukan berarti Natuna dianaktirikan. Kita berupaya agar dana bagi hasil itu benar-benar bisa dirasakan kembali kepada kabupaten untuk program-program yang lebih berkualitas,” ujar Ibas.
Ibas menegaskan pembangunan dan keamanan harus berjalan beriringan. Menurutnya, wilayah perbatasan yang aman juga harus memiliki masyarakat yang mandiri, sejahtera, serta memiliki prospek ekonomi yang kuat.
“Sebagai pimpinan MPR RI, kami memang tidak banyak melakukan aktivitas pembangunan secara langsung. Tetapi kami mendengar, mengawal, dan memastikan tidak ada bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang terpisah,” kata Ibas.
Ia pun menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi masyarakat Natuna ke ruang kebijakan nasional.
“Masih ada kesempatan untuk kita terus maju. Mari jaga asa rakyat kita, mari jaga kesehatan mereka. Kita yakin, step by step, Natuna akan terus kita kembangkan,” pungkas Ibas.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]MPR RI — Ibas: Natuna Tak Hanya Harus Aman, tetapi Juga Maju dan Sejahtera, diterbitkan 1 Oktober 2026; peristiwa/kegiatan berlangsung 30 September 2026.
[02]MPR RI — Tinjau Kampung Nelayan dan Sekolah Rakyat, Muzani Tekankan Pentingnya Kesejahteraan dan Pendidikan.
[03]MPR RI — Kunjungi Natuna, Ketua MPR Soroti Penguatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan.
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar