Prabowo Bentuk BPGMN, Pencegahan Karhutla Akan Diperkuat Berbasis Sains dan Desa

PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah berdiskusi dengan sejumlah akademisi, ilmuwan, dan lembaga riset mengenai pengelolaan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. Dalam rangkaian pembahasan itu, pemerintah menempatkan pencegahan karhutla, pengelolaan ekosistem gambut, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan masyarakat desa sebagai sejumlah unsur penting dalam kebijakan ke depan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN akan diarahkan untuk mengedepankan pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut. Berbeda dari kelembagaan sebelumnya, badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh ilmuwan serta profesional.

Raja Juli menyebut pendekatan pencegahan dipandang penting karena penanganan kebakaran setelah kejadian membutuhkan langkah yang lebih reaktif. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk upaya pencegahan, terutama di enam provinsi yang disebut memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dalam pengelolaan gambut. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden meminta riset dan kajian mengenai gambut terus diperkuat.

Pemetaan lahan juga menjadi bagian dari pembahasan untuk mengidentifikasi karakteristik dan potensi kawasan gambut, termasuk menentukan pemanfaatan yang sesuai untuk budidaya tanaman, perikanan, maupun kegiatan lainnya. Pengetahuan ilmiah dan praktik baik kearifan lokal disebut akan menjadi referensi dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan BRIN akan mendukung peran BPGMN, khususnya dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas atau hotspot. Teknologi kecerdasan buatan (AI) juga disebut akan terus diperbarui untuk membantu mengantisipasi kebakaran lebih awal.

Penguatan Pencegahan dari Tingkat Desa

Selain teknologi, pemerintah menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dalam strategi pencegahan.

Menurut Arif, pendekatan yang didorong adalah pencegahan presisi berbasis desa. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan menjadi salah satu unsur yang dapat membantu melakukan pencegahan sekaligus merespons kebakaran di wilayah yang berada dekat dengan masyarakat.

Keterangan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga menyebut masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian memiliki peran penting dalam respons awal terhadap kebakaran.

Pendekatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut. Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga aspek mata pencaharian turut menjadi bagian dari pembahasan.

Sejumlah pilihan tanaman disebut dalam pembahasan berdasarkan rentang waktu pemanfaatannya. Sagu disebut sebagai alternatif jangka panjang dengan waktu sekitar delapan tahun, kopi sebagai solusi jangka menengah, sedangkan tanaman hortikultura dibahas untuk kebutuhan jangka lebih pendek.

Dari sisi teknis, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa diskusi juga membahas langkah ketika kebakaran sudah terjadi. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah penguatan Satgas Darat agar dapat menangani kebakaran secara langsung di lokasi.

Teknik yang dibahas antara lain pengeboran dangkal untuk mendapatkan sumber air, kemudian air dipompa menggunakan pompa portabel. Menurut Faisal, metode tersebut diproyeksikan dapat digunakan untuk pemadaman dalam radius sekitar 200 meter dari titik pengeboran.

Pencegahan juga diarahkan pada upaya mempertahankan kelembapan gambut. Faisal menyampaikan bahwa permukaan air gambut diupayakan tidak turun lebih dalam dari 40 sentimeter dari permukaan tanah agar kondisi gambut tetap lebih jenuh dan lembap.

Selain menjaga reservoir air pada ekosistem gambut, operasi modifikasi cuaca tetap disebut sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan apabila kondisi awan memungkinkan.

Dengan demikian, pembahasan di Istana Merdeka pada 24 September 2026 mencakup beberapa lapisan sekaligus: kelembagaan melalui pembentukan BPGMN, penguatan riset dan teknologi, pengelolaan kondisi hidrologi gambut, respons ketika kebakaran terjadi, serta pelibatan masyarakat desa.

Pemerintah juga menyatakan pengelolaan gambut akan terus didukung penelitian dan kajian agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai karakteristiknya sekaligus dikelola untuk memperkuat pencegahan karhutla.