62.000 Rumah Subsidi Siap Diakadkan Serentak, Pemerintah Pecahkan Rekor Program FLPP

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu langkah strategis yang segera diwujudkan adalah pelaksanaan Akad Massal Rumah Subsidi yang akan digelar secara serentak pada Kamis, 30 Juli 2026, dengan pusat kegiatan di Perumahan Puri Delta City Side Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari persiapan kegiatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memimpin rapat koordinasi bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, jajaran BRI, serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan. Pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan akad massal berjalan optimal, mulai dari kesiapan administrasi, data penerima manfaat, hingga koordinasi lintas lembaga.

62.000 Unit Rumah Subsidi Diakadkan Secara Serentak di 36 Provinsi

Pelaksanaan akad massal tahun ini akan menjadi salah satu agenda terbesar dalam program pembiayaan perumahan nasional. Sebanyak 62.000 unit rumah subsidi akan diakadkan secara serentak di 36 provinsi di Indonesia.

Selain akad rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah bersama BRI juga akan melaksanakan Akad Massal Kredit Program Perumahan (KPP) dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp880 miliar.

Kegiatan tersebut mencerminkan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus memperkuat sektor properti nasional.

FLPP dan KPP Jadi Instrumen Strategis Pembiayaan Perumahan

Program FLPP selama ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki rumah pertama dengan berbagai kemudahan.

Melalui skema tersebut, masyarakat memperoleh fasilitas berupa suku bunga tetap, uang muka yang ringan, serta tenor pembiayaan jangka panjang sehingga cicilan menjadi lebih terjangkau.

Di sisi lain, Kredit Program Perumahan (KPP) turut berperan memperkuat pembiayaan sektor perumahan, baik dari sisi permintaan maupun penyediaan. Program ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh atau meningkatkan kualitas tempat tinggal, tetapi juga mendukung pelaku usaha perumahan agar mampu mempercepat pembangunan dan penyediaan hunian.

Menteri PKP Pastikan Seluruh Persiapan Berjalan Optimal

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa rapat koordinasi digelar untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan akad massal telah sesuai dengan rencana.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh proses, mulai dari administrasi hingga pelaksanaan di lapangan, dapat berjalan lancar sehingga masyarakat penerima manfaat memperoleh pelayanan terbaik.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem perumahan nasional.

Maruarar mengungkapkan bahwa kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, pengembang, serta berbagai pemangku kepentingan telah menjadi fondasi utama keberhasilan berbagai program penyediaan rumah subsidi.

Selain itu, ia menyebut BP Tapera telah menyiapkan data penerima manfaat secara lengkap dengan sistem by name by address, sehingga seluruh proses penyaluran rumah subsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan siap untuk direalisasikan.

Realisasi FLPP 2025 Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga memberikan apresiasi atas kinerja BP Tapera yang terus menunjukkan peningkatan dalam penyaluran FLPP.

Sepanjang tahun 2025, program FLPP berhasil merealisasikan pembiayaan sebanyak 278.868 unit rumah, yang menjadi capaian tertinggi sejak program tersebut pertama kali dijalankan.

Prestasi tersebut dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan kolaborasi pemerintah bersama BP Tapera, perbankan, serta para pengembang dalam memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Akad Massal Batang Menjadi Penyelenggaraan Ketiga

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan akad massal di Kabupaten Batang merupakan penyelenggaraan ketiga setelah dua kegiatan sebelumnya sukses dilaksanakan.

Akad massal pertama berlangsung di Cileungsi pada September 2025 dengan total 26.000 unit rumah subsidi, sedangkan penyelenggaraan kedua digelar di Serang pada Desember 2025 yang berhasil mencatatkan akad sebanyak 50.030 unit rumah subsidi.

Menurut Heru, pelaksanaan di Batang diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pembiayaan perumahan nasional.

BRI Salurkan KPP Rp880 Miliar untuk Sekitar 7.100 Debitur

Dukungan sektor perbankan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan akad massal tahun ini.

Direktur Konsumer BRI Aris Hartanto menegaskan komitmen BRI untuk terus mendukung berbagai program pemerintah di bidang perumahan.

Pada pelaksanaan akad massal 30 Juli mendatang, BRI akan menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp880 miliar kepada sekitar 7.100 debitur.

Penyaluran pembiayaan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional sekaligus mempercepat peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan Kepemilikan Rumah

Pelaksanaan Akad Massal Rumah Subsidi 2026 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui kolaborasi lintas sektor.

Sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, BRI, pengembang, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperluas cakupan pembiayaan perumahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti yang berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan akad massal untuk 62.000 unit rumah subsidi di 36 provinsi, pemerintah optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah layak huni sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.
[PusakoNews.com/red]