Pemerintah Gelar Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Tekankan Evaluasi Kinerja, Reformasi Ekonomi, hingga Percepatan Digitalisasi

PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), sebagai momentum evaluasi kinerja pemerintah menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahan. Dalam arahannya, Presiden menegaskan sejumlah prioritas strategis mulai dari penguatan tata kelola ekonomi, reformasi BUMN, percepatan digitalisasi, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026.

Evaluasi Kinerja Pemerintah Jelang Tahun Kedua Pemerintahan

Presiden menyampaikan bahwa sidang kabinet pertengahan tahun menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program prioritas sebelum penyampaian pidato kenegaraan menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Presiden, hampir dua tahun pemerintahan berjalan dengan ritme kerja yang cepat dalam menghadapi tantangan nasional maupun global. Berbagai capaian telah diraih, sementara sejumlah persoalan strategis juga berhasil diselesaikan. Presiden meminta seluruh jajaran kabinet tetap bekerja disiplin, fokus, dan tidak gentar menghadapi berbagai tantangan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah menutup berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara, seperti under-invoicing, transfer pricing, penyelundupan, serta pemalsuan laporan perdagangan.

Menurut Presiden, praktik tersebut mengakibatkan aliran kekayaan nasional keluar dalam jumlah sangat besar setiap tahun. Temuan tersebut, kata Presiden, juga didukung data berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah akan terus memperkuat reformasi ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga menyebut selama sekitar 18 bulan pemerintahan, lebih dari 100 persoalan strategis nasional berhasil diselesaikan.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan seluruh kebijakan pemerintah berpijak pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta diikuti penguatan sistem jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu.

Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh membiarkan kemiskinan diwariskan antargenerasi. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi fokus utama pembangunan nasional.

Presiden menyampaikan optimisme bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dalam mencapai target penghapusan kemiskinan dan kelaparan.

Sejumlah indikator yang disoroti antara lain keberhasilan swasembada delapan komoditas pangan, cadangan beras nasional tertinggi sepanjang sejarah, serta meningkatnya nilai tukar petani.

Di sektor energi, pemerintah juga berhasil mengembangkan bahan bakar B50 berbasis kelapa sawit sebagai langkah memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden menegaskan seluruh kebijakan pemerintah selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama penghapusan kemiskinan (No Poverty) dan kelaparan (Zero Hunger), sembari terus memberantas praktik ilegal seperti pertambangan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya.

Presiden Prabowo menyatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi tonggak penting dalam konsolidasi aset negara.

Dana kekayaan negara tersebut kini mengelola aset senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS sebagai cadangan kekuatan ekonomi jangka panjang bagi generasi mendatang.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga melakukan reformasi besar-besaran terhadap BUMN. Hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 perusahaan telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan sehingga mampu menghemat biaya operasional sekitar Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menyusut menjadi sekitar 350 perusahaan pada akhir tahun 2026.

Presiden mengungkapkan pemerintah telah menerapkan sistem ekspor satu pintu melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) guna memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis.

Dalam waktu sekitar satu bulan setelah beroperasi penuh, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS.

Kebijakan tersebut juga berhasil mempersempit kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga pasar internasional. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan hukum maupun merugikan negara.

Presiden menegaskan transformasi pendidikan nasional terus dipercepat melalui digitalisasi pembelajaran dan pemerataan infrastruktur sekolah.

Indonesia juga memperoleh penghargaan tertinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union (ITU) atas keberhasilan digitalisasi pendidikan dan pengembangan e-government.

Pemerintah menargetkan renovasi 77 ribu sekolah selesai pada 2026, meningkat menjadi 100 ribu sekolah pada 2027 dan 2028, hingga seluruh sekolah di Indonesia selesai direnovasi pada 2029.

Selain itu, distribusi interactive flat panel akan diperluas dengan tambahan sekitar 700 ribu perangkat hingga akhir 2026 atau semester pertama 2027. Platform "Rumah Pendidikan" juga telah dimanfaatkan lebih dari 6,9 juta pengguna dengan ribuan sumber belajar gratis.

Presiden juga menegaskan digitalisasi pemerintahan menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan bebas birokrasi berbelit.

Digitalisasi bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah masuk dalam sistem dari target 12,5 juta keluarga.

Pemerintah juga terus mengintegrasikan berbagai basis data nasional agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran sekaligus memperkuat perlindungan data masyarakat.

Hingga kini, sebanyak 313 kabupaten dan kota telah memiliki Mal Pelayanan Publik yang menyediakan hingga 150 jenis layanan dalam satu lokasi. Presiden menegaskan transformasi digital akan terus diperluas agar semakin banyak layanan pemerintah dapat diakses secara daring, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan seluruh jajaran kabinet harus tetap bekerja dengan semangat, keberanian, dan integritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas nasional, memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mempercepat terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
[PusakoNews.com/red]