KPPU Dalami Dugaan Persekongkolan Tender Geomembrane PHR Lewat Keterangan Dua Ahli

PusakoNews.com, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan sidang pemeriksaan dugaan persekongkolan tender pengadaan geomembrane di Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan mendengarkan keterangan dua ahli yang dihadirkan Investigator. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses pembuktian untuk memperdalam aspek teknis pengadaan barang dan jasa serta penerapan hukum persaingan usaha dalam perkara tersebut.

Sidang yang berlangsung di Gedung KPPU, Jakarta, Senin (13/7), dipimpin Ketua Majelis Komisi Eugenia Mardanugraha bersama Anggota Majelis Komisi Mohammad Reza.

Ahli pertama, Khalid Mustafa, memaparkan prinsip, mekanisme, dan tahapan pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah maupun swasta. Ia menjelaskan berbagai aspek teknis, mulai dari penyusunan spesifikasi teknis, mekanisme pencantumannya dalam dokumen pengadaan, hingga perubahan spesifikasi selama proses tender. Keterangan tersebut menjadi landasan untuk menilai proses pengadaan yang sedang diperiksa.

Majelis Komisi kemudian memeriksa Guru Besar Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Anita Afriana, yang memberikan keterangan secara daring. Dalam persidangan, Investigator dan para Terlapor diberikan kesempatan menggali pandangan ahli mengenai penerapan hukum persaingan usaha serta kaitannya dengan hukum perusahaan.

Anita Afriana menjelaskan konsep persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dugaan pelanggaran tersebut.

Persidangan dijadwalkan berlanjut pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan agenda pemeriksaan ahli yang diajukan oleh Terlapor III.
[PusakoNews.com/red]