Indonesia Terpilih sebagai Anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026–2030, Perkuat Peran dalam Tata Kelola Kebudayaan Global

PusakoNews.com, Paris - Indonesia kembali mencatatkan capaian penting dalam diplomasi budaya internasional setelah terpilih sebagai anggota Komite Antarpemerintah untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage/ICH UNESCO) periode 2026–2030.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Umum ke-11 Negara-Negara Pihak Konvensi 2003 UNESCO yang berlangsung pada 17–18 Juni 2026 di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis. Terpilihnya Indonesia menandai kembalinya kepercayaan komunitas internasional kepada Indonesia untuk berkontribusi dalam pengelolaan dan pelindungan warisan budaya takbenda dunia setelah terakhir kali menduduki posisi tersebut pada periode 2010–2014.

Dalam pemungutan suara, Indonesia memperoleh 113 suara dan berhasil terpilih bersama Jepang yang meraih 117 suara, Filipina dengan 106 suara, serta Kamboja dengan 97 suara sebagai wakil Kelompok IV kawasan Asia-Pasifik. Keempat negara tersebut bersaing dengan Korea Selatan dan Turkmenistan dalam proses pemilihan.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyambut hasil tersebut sebagai pencapaian strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola kebudayaan global sekaligus menjadi bukti tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pelindungan warisan budaya.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026–2030 merupakan kehormatan sekaligus amanah besar. Setelah 12 tahun sejak keanggotaan terakhir pada periode 2010–2014, Indonesia kembali dipercaya untuk berkontribusi dalam upaya pelindungan warisan budaya takbenda dunia,” ujar Fadli Zon.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan budaya yang luar biasa beragam, tetapi juga kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk berperan aktif dalam membangun sistem tata kelola kebudayaan global yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada masyarakat sebagai pemilik dan penjaga warisan budaya.

ASEAN Perkuat Representasi Asia-Pasifik

Pencapaian Indonesia menjadi semakin signifikan karena untuk pertama kalinya dalam beberapa periode terakhir, negara-negara ASEAN mendominasi representasi kawasan Asia-Pasifik di Komite ICH UNESCO melalui terpilihnya Indonesia, Filipina, dan Kamboja.

Kondisi tersebut dinilai membuka peluang yang lebih luas bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat kolaborasi lintas kawasan, memperbesar representasi negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan internasional, serta mendorong agenda pelindungan warisan budaya yang lebih inklusif di tingkat global.

Dalam proses kampanye menuju pemilihan, Indonesia mengusung platform bertajuk “Living Heritage, Shared Future”, yang menegaskan bahwa warisan budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan aset hidup yang terus diwariskan, dipraktikkan, dikembangkan, dan dimaknai oleh masyarakat lintas generasi.

Melalui platform tersebut, Indonesia menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelindungan warisan budaya, dengan menekankan prinsip keadilan budaya, partisipasi inklusif, inovasi, kerja sama internasional, serta pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi utama kebijakan budaya global.

Sebagai anggota Komite ICH UNESCO periode 2026–2030, Indonesia mengusung delapan agenda prioritas yang akan menjadi fokus kontribusi selama masa keanggotaan.

Agenda pertama adalah pembentukan Center of Excellence UNESCO di kawasan Asia-Pasifik melalui inisiatif Mega-Laboratory on Cultures, Early Human History, and Civilization, yang difokuskan pada pengembangan metodologi pelindungan warisan budaya takbenda, preservasi digital, riset, inovasi kebijakan, serta penguatan kapasitas regional.

Agenda kedua mencakup pengembangan platform kolaboratif yang mempertemukan akademisi, komunitas lokal, praktisi budaya, dan pembuat kebijakan guna menciptakan model pelindungan yang lebih partisipatif dan inklusif.

Agenda ketiga menitikberatkan pada inovasi digital, termasuk pengembangan inventaris budaya berbasis teknologi, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) untuk dokumentasi warisan budaya, serta penerapan tata kelola data yang etis dan bertanggung jawab.

Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama internasional melalui program pelatihan, fellowship, pertukaran pengetahuan, dan berbagai misi kolaboratif antarnegara sebagai agenda prioritas keempat.

Selanjutnya, agenda kelima berfokus pada perlindungan warisan budaya yang menghadapi ancaman kepunahan melalui penguatan mekanisme Urgent Safeguarding List bagi tradisi yang berada dalam kondisi rentan.

Agenda keenam adalah peningkatan akses terhadap bantuan internasional yang lebih efektif, responsif, dan mudah dijangkau oleh negara-negara pihak dalam Konvensi 2003 UNESCO.

Pada agenda ketujuh, Indonesia berkomitmen memperluas partisipasi organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait pelindungan warisan budaya.

Sementara agenda kedelapan diarahkan pada upaya mempersiapkan warisan budaya menghadapi tantangan masa depan, termasuk isu etika digital, perkembangan kecerdasan artifisial, serta dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan budaya.

“Indonesia percaya bahwa warisan budaya dapat menjadi jembatan dialog, perdamaian, dan ketahanan masyarakat di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks,” kata Fadli Zon.

Sejalan dengan visi tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendekatan pelindungan budaya berbasis komunitas, meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam proses pewarisan budaya, serta memperjuangkan akses bantuan internasional yang lebih adil bagi negara-negara berkembang, khususnya kelompok Least Developed Countries (LDCs) dan Small Island Developing States (SIDS).

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen mendorong tata kelola Konvensi 2003 UNESCO yang semakin transparan, kredibel, inklusif, dan berbasis bukti dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Indonesia memasuki masa keanggotaan Komite ICH UNESCO dengan modal pengalaman sebagai salah satu negara megadiversitas budaya terbesar di dunia.

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu, sebanyak 2.727 Warisan Budaya Takbenda telah ditetapkan secara nasional.

Di tingkat internasional, Indonesia telah berhasil menginskripsikan 16 elemen Warisan Budaya Takbenda ke dalam daftar UNESCO. Sejumlah di antaranya adalah Wayang, Keris, Batik, Angklung, Noken, Tari Saman, Pencak Silat, Pantun, Gamelan, Jamu, Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang.

“Pengalaman tersebut memberikan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan maupun praktik terbaik pelindungan warisan budaya di tingkat dunia,” ujar Menteri Kebudayaan.

Fadli Zon menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia meraih kursi di Komite ICH UNESCO merupakan hasil kerja bersama berbagai institusi yang selama ini aktif memperkuat diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO (KWRI UNESCO Paris), Sekretariat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), serta seluruh pemangku kepentingan yang secara konsisten membangun dukungan dari negara-negara sahabat.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pencalonan hingga pemilihan berlangsung.

Ke depan, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat sebagai anggota Komite ICH UNESCO secara aktif, konstruktif, dan kolaboratif. Melalui keanggotaan ini, Indonesia siap menjadi penghubung kerja sama antar kawasan, mitra berbagi pengetahuan, sekaligus penggerak berbagai inisiatif yang memperkuat pelindungan warisan budaya takbenda di tingkat global.

“Indonesia akan memastikan bahwa warisan budaya terus menjadi kekuatan yang mempererat kohesi sosial dan solidaritas global, memperluas ruang dialog antarbangsa, serta mendukung perdamaian dan pembangunan berkelanjutan dunia,” tutup Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
[PusakoNews.com/red]