PBB Masukkan Israel dalam Daftar Hitam Kekerasan Seksual Konflik, Hubungan dengan Sekjen PBB Memburuk

PusakoNews.com, New York - Hubungan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memanas setelah muncul laporan bahwa Israel dimasukkan ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual terkait konflik bersenjata oleh PBB. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Israel yang menilai keputusan itu sebagai tindakan bermuatan politik dan tidak dapat diterima.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan bahwa negaranya akan menghentikan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyusul laporan tahunan PBB mengenai kekerasan seksual dalam konflik yang segera dipublikasikan.

“Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini,” ujar Danon dalam video yang diunggah melalui platform X pada Kamis waktu setempat.

Menurut Danon, keputusan memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tersebut merupakan tuduhan serius yang dinilai tidak berdasar. Ia mengecam keras langkah PBB yang dianggap menyamakan Israel dengan kelompok Hamas dalam isu penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang.

“Keputusan untuk memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” tegasnya.

Misi Israel untuk PBB juga mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan menjalin komunikasi dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB selama Antonio Guterres masih menjabat. Pernyataan serupa disampaikan Kementerian Luar Negeri Israel yang menilai organisasi dunia tersebut telah kehilangan netralitas dan secara sistematis menjadikan Israel sebagai sasaran utama.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyebut keputusan PBB itu sebagai tindakan memalukan dan tidak masuk akal. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti bahwa PBB telah berubah menjadi organisasi yang dipolitisasi dan menyimpang dari prinsip-prinsip pendiriannya.

Sementara itu, pihak PBB melalui juru bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan Israel meskipun hubungan kedua pihak tengah mengalami ketegangan serius.

“Dari pihak kami, pintu sekretaris jenderal tetap terbuka,” ujar Dujarric.

Di sisi lain, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Reem Alsalem, justru menilai langkah memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tersebut sudah seharusnya dilakukan sejak lama.

Menurut Alsalem, berbagai laporan independen telah mendokumentasikan adanya kekerasan seksual sistematis, dalam skala besar, dan brutal terhadap perempuan, laki-laki, maupun anak-anak Palestina.

“Langkah ini sudah lama tertunda,” tulis Alsalem melalui akun X miliknya.

PBB sebelumnya juga pernah mengungkap adanya informasi kredibel terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa tim inspeksi PBB tidak diberikan akses untuk memeriksa fasilitas-fasilitas tersebut secara langsung.

Pemerintah Israel membantah seluruh tuduhan itu dan menyatakan telah mengundang perwakilan PBB untuk melakukan pemeriksaan langsung. Namun menurut Israel, undangan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak PBB.

Di tengah bantahan Israel, berbagai organisasi hak asasi manusia internasional terus menyoroti dugaan praktik penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, hingga kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan, terutama sejak pecahnya perang Gaza pada 2023.

Sejumlah laporan independen juga mengungkap adanya pola pelecehan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim dan tentara Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Kondisi tersebut disebut telah mendorong sebagian warga Palestina meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka.

Selain itu, para aktivis internasional yang sempat ditahan Israel setelah berupaya mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza juga mengaku mengalami perlakuan buruk selama berada dalam tahanan, termasuk dugaan serangan seksual dan pelecehan.

Israel sebelumnya juga menolak laporan terkait dugaan pemerkosaan oleh tentaranya yang diungkap dalam tulisan jurnalis senior The New York Times, Nicholas Kristof. Pemerintah Israel bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap media tersebut. Laporan Kristof sendiri didasarkan pada kesaksian 14 korban Palestina, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketegangan antara Israel dan PBB terus meningkat sejak pecahnya perang Gaza pada 7 Oktober 2023 setelah serangan Hamas terhadap wilayah Israel. Konflik tersebut telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina meninggal dunia dan memicu kecaman luas dari komunitas internasional terhadap situasi kemanusiaan di Gaza.

Pemerintah Israel selama ini berulang kali mengkritik Antonio Guterres dan sejumlah pejabat PBB atas pernyataan mereka mengenai operasi militer Israel di Gaza. Bahkan pada 2024, Israel secara resmi menyatakan Antonio Guterres sebagai “persona non grata” di negaranya.

Situasi terbaru ini diperkirakan semakin memperburuk hubungan diplomatik Israel dengan PBB di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dalam konflik Gaza.
[PusakoNews.com/red]