DPRD Bengkulu Dorong Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

PusakoNews.com, Bengkulu - DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2026, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan tekanan fiskal.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, menekankan bahwa pemerataan pembangunan harus terus dijaga agar seluruh daerah di Provinsi Bengkulu dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Ia berharap setiap kabupaten dan kota di Bengkulu tetap memperoleh alokasi pembangunan infrastruktur pada tahun mendatang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.

“Saya berharap setiap kabupaten dan kota minimal mendapatkan satu kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026,” ujar Juhaili.

Lebih lanjut, Juhaili menjelaskan bahwa Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu saat ini masih mencermati perkembangan berbagai program dan proyek pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan proyek berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, DPRD juga akan mengawal proses pengadaan dan lelang proyek guna menghindari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat berdampak pada efektivitas pembangunan.

“Yang kami lihat sekarang bagaimana progresnya, apakah lelang sudah berjalan atau belum. Ini penting supaya pembangunan tidak terlambat,” katanya.

Tidak hanya fokus pada pelaksanaan pembangunan fisik, DPRD Provinsi Bengkulu juga akan memperkuat fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD berencana memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut.

Salah satu isu yang akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola anggaran daerah.

“Setelah LHP BPK keluar, kami akan memanggil dinas-dinas terkait untuk membahas SiLPA dan berbagai persoalan pengelolaan anggaran lainnya,” jelasnya.

Juhaili mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini masih menghadapi kewajiban pembayaran sejumlah pekerjaan yang berasal dari tahun anggaran 2025 dengan nilai mencapai sekitar Rp170 miliar. Menurutnya, penyelesaian tanggungan tersebut harus menjadi perhatian serius agar tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Untuk mengatasi keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu disebut tengah mempertimbangkan opsi pembiayaan melalui pengajuan pinjaman daerah kepada Bank BJB dengan nilai sekitar Rp750 miliar.

Sebagai pimpinan Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Juhaili menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut selama seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan diarahkan untuk mendukung kepentingan pembangunan daerah.

“Jangan sampai sisa tanggungan pekerjaan tahun lalu membuat pembangunan tahun ini menjadi terganggu atau tidak berjalan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam melakukan pergeseran anggaran. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang telah dirancang serta kemampuan daerah dalam menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan yang masih tersisa.

DPRD Provinsi Bengkulu, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.

“Kami mendukung langkah tersebut selama sesuai mekanisme dan bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta penyelesaian kewajiban daerah,” pungkas Juhaili.
[PusakoNews.com/red]