Pemprov Sumbar Sambut Positif Alokasi Rp100,166 Triliun untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut positif keputusan Pemerintah Pusat yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yakni periode 2026 hingga 2028. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, termasuk di Sumatera Barat.

Dukungan anggaran berskala besar itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5). Rapat tersebut dihadiri sejumlah kementerian terkait serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi atas perhatian serius Pemerintah Pusat terhadap proses pemulihan daerah pascabencana. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi harapan besar bagi masyarakat yang selama ini masih berjuang memulihkan kehidupan dan aktivitas ekonomi akibat dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Mahyeldi menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga menyangkut kepastian kehidupan masyarakat terdampak, termasuk penyediaan hunian tetap, fasilitas dasar, dan layanan publik yang memadai. Ia menilai pemulihan yang menyeluruh sangat penting agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan produktif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lanjut Mahyeldi, siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kementerian teknis terkait. Pemprov Sumbar juga berkomitmen memastikan seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Selain menyambut alokasi anggaran tersebut, Pemprov Sumbar juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Kehadiran satgas dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terintegrasi di seluruh wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian menyampaikan bahwa total anggaran Rp100,166 triliun telah disetujui Pemerintah Pusat dan akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun. Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, serta Rp28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap masyarakat akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mahyeldi berharap implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target waktu dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran agar proses pemulihan dapat berlangsung optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menilai dukungan anggaran tersebut akan mempercepat pemulihan berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum, kawasan permukiman, hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan percepatan pembangunan tersebut, diharapkan daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera dapat kembali bangkit dan tumbuh lebih kuat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar, di antaranya Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon. Kehadiran jajaran Pemprov Sumbar menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Barat.
[PusakoNews.com/red]