PusakoNews.com, Kabupaten Sumba Timur - Polemik penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi terus memicu gelombang penolakan di Kabupaten Sumba Timur. Ratusan warga yang terdiri dari sopir ojek, petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat kecil dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Aksi unjuk rasa berlangsung di Kota Waingapu dengan pengawalan aparat keamanan. Massa mendesak Pemerintah Provinsi NTT segera meninjau ulang aturan pembatasan BBM subsidi yang mengatur larangan pengisian BBM bagi kendaraan dengan tunggakan pajak maupun kendaraan berpelat luar daerah. Para demonstran menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya warga yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi, pertanian, dan perikanan tradisional.
Dalam orasinya, para peserta aksi menyampaikan bahwa BBM subsidi merupakan kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas harian mereka. Sopir ojek mengaku kesulitan memperoleh BBM untuk bekerja, sementara petani dan nelayan khawatir biaya operasional meningkat sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan keluarga. Mereka menegaskan bahwa kebijakan tersebut seharusnya tidak diberlakukan secara kaku tanpa solusi konkret bagi masyarakat kecil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
Penolakan terhadap Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 juga muncul karena aturan itu dinilai berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap BBM subsidi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Warga meminta pemerintah membuka ruang dialog dan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebelum menerapkan kebijakan secara penuh di lapangan. Mereka berharap pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dibandingkan pembatasan langsung yang dapat menimbulkan keresahan publik.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTT menegaskan bahwa regulasi tersebut diterbitkan sebagai upaya penataan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam sejumlah penjelasan resmi, pemerintah menyebut kebijakan itu juga bertujuan menekan penyalahgunaan BBM subsidi oleh kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan administrasi.
Pergub tersebut mengatur bahwa kendaraan bermotor yang belum melunasi pajak serta kendaraan berpelat luar daerah tidak diperkenankan membeli BBM subsidi di SPBU wilayah NTT. Pemerintah daerah menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola distribusi BBM sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Meski demikian, gelombang penolakan masyarakat di Sumba Timur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan evaluasi mendalam. Warga berharap pemerintah dapat mencari formulasi yang lebih adil agar penataan distribusi BBM tidak justru membebani masyarakat kecil yang sangat bergantung pada subsidi energi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini menjadi perhatian publik karena menyangkut stabilitas ekonomi masyarakat akar rumput di wilayah kepulauan yang akses dan infrastruktur energinya masih terbatas.
[PusakoNews.com/red]
Komentar