PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Muhaimin mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap penguatan UMKM dan sektor ekonomi kreatif.
Pemerintah memastikan berbagai program yang telah dijalankan kementerian dan lembaga terkait akan terus dilanjutkan dan diperkuat.
Menurutnya, Presiden juga meminta seluruh kementerian, lembaga, serta BUMN untuk semakin aktif memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk memanfaatkan aset maupun ruang yang belum optimal sebagai lokasi pemasaran, pameran produk, hingga penyelenggaraan festival UMKM.
Selain itu, pemerintah berencana menambah alokasi anggaran khusus guna mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.
Muhaimin mengungkapkan usulan tambahan anggaran mencapai sedikitnya Rp1 triliun dan akan terus ditingkatkan untuk mempercepat pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah.
Pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan melalui kemudahan kredit usaha, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar pelaku UMKM memiliki akses modal yang lebih mudah dan terjangkau.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp508,2 triliun melalui APBN. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
Muhaimin menegaskan subsidi energi juga akan diarahkan agar lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan, pemerintah terus mengintegrasikan data penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal tersebut sebagai acuan penyaluran seluruh program pemerintah.
Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas. Langkah ini menjadi bagian dari target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan menekan tingkat kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui sinergi program pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan penguatan data terpadu yang lebih akurat.
[PusakoNews.com/red]
Komentar