PusakoNews.com, London - Sejumlah universitas terkemuka di Inggris dilaporkan menggunakan jasa perusahaan keamanan swasta untuk memantau aktivitas media sosial mahasiswa dan akademisi, khususnya yang terlibat dalam aksi solidaritas terhadap Palestina. Praktik ini terungkap melalui investigasi gabungan yang menyoroti meningkatnya pengawasan di lingkungan kampus.
Perusahaan yang terlibat, Horus Security Consultancy Limited, diketahui dijalankan oleh mantan pejabat intelijen militer. Sejak 2022, sedikitnya 12 universitas di Inggris telah mengeluarkan dana lebih dari £440.000 (sekitar Rp12 miliar) untuk menggunakan layanan perusahaan tersebut.
Dalam operasionalnya, Horus melakukan pemantauan terhadap unggahan media sosial mahasiswa serta menjalankan pemeriksaan latar belakang, termasuk penilaian risiko terkait isu kontra-terorisme. Kegiatan ini menyasar individu maupun kelompok yang aktif dalam demonstrasi atau kegiatan kampus, termasuk mahasiswa doktoral dan akademisi tamu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan isu Palestina.
Dokumen internal mengungkap bahwa pemantauan dilakukan secara sistematis, mencakup pengumpulan data dari platform digital serta penyusunan laporan intelijen untuk pihak universitas. Beberapa institusi pendidikan tinggi ternama termasuk dalam daftar pengguna layanan ini, meski tidak semuanya memberikan tanggapan resmi atas temuan tersebut.
Pihak universitas yang memberikan klarifikasi menyatakan bahwa penggunaan jasa pemantauan eksternal bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di lingkungan kampus, seperti aksi protes besar. Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keselamatan.
Namun, temuan ini memicu kekhawatiran luas terkait pelanggaran privasi, kebebasan akademik, serta potensi penyalahgunaan data. Sejumlah pihak menilai praktik tersebut dapat menciptakan iklim pengawasan yang menekan ruang diskusi kritis di lingkungan pendidikan tinggi.
Investigasi ini juga mengungkap bahwa pengumpulan data dilakukan melalui permintaan informasi publik kepada ratusan universitas, menunjukkan bahwa praktik serupa berpotensi lebih luas dari yang teridentifikasi saat ini.
Kasus ini menambah sorotan terhadap hubungan antara institusi pendidikan dan pihak keamanan swasta, serta menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan pengawasan di ruang akademik yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan berekspresi.
[PusakoNews.com/red]
Komentar