PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menghindari pemberhentian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun muncul wacana efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa hingga saat ini kebijakan pembatasan belanja pegawai masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Pemprov DKI, lanjutnya, akan terlebih dahulu mempelajari kebijakan tersebut secara mendalam. Namun, pemerintah daerah tetap memprioritaskan keberlangsungan kerja para PPPK, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, termasuk yang baru saja dilantik.
“Yang jelas, kami akan berupaya agar tidak ada pemberhentian kerja,” tegasnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah, sembari menyesuaikan dengan kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan akan terus mengkaji skema terbaik agar efisiensi anggaran dapat berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.
[PusakoNews.com/red]