Pramono di New York: Aksi Iklim Jakarta Harus Berdampak Langsung bagi Warga

PusakoNews.com, New York - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa penanganan perubahan iklim di Jakarta harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu disampaikan Pramono saat menjadi pembicara utama dalam Heat Roundtable di New York, Amerika Serikat, Minggu (20/9/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pramono untuk menghadiri Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026.

Menurut Pramono, kebijakan iklim tidak cukup hanya diarahkan pada pengurangan emisi. Aksi tersebut juga harus mendorong terciptanya kota yang lebih bersih, sehat, terjangkau, dan nyaman dihuni.

“Aksi iklim harus memberikan manfaat nyata yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui transportasi yang lebih bersih, ruang publik yang lebih baik, energi yang lebih bersih, serta kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Pramono.

Ia memaparkan bahwa Jakarta menghadapi tantangan perkotaan yang saling berkaitan. Mobilitas warga dalam jumlah besar, kemacetan, polusi udara, serta produksi sampah menjadi persoalan yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat.

Setiap hari, lebih dari empat juta orang bergerak keluar-masuk Jakarta, terutama pada jam sibuk. Di sisi lain, produksi sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari.

Karena itu, Pemprov DKI menghubungkan agenda perubahan iklim dengan kebijakan transportasi dan pengelolaan lingkungan.

Di sektor transportasi, Jakarta terus mengintegrasikan MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, KRL, Mikrotrans, dan moda lainnya. Tingkat konektivitas transportasi publik Jakarta saat ini disebut telah mencapai sekitar 93 persen.

Pengembangan jaringan transportasi juga terus dilakukan. Jaringan MRT ditargetkan bertambah dari sekitar 15,7 kilometer menjadi 46,5 kilometer pada 2034. Sementara jaringan LRT ditargetkan berkembang hingga 75 kilometer pada 2029.

Elektrifikasi transportasi publik juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Hingga 2026, Transjakarta mengoperasikan sekitar 4.792 armada, termasuk 500 bus listrik.

Pramono mengatakan pembangunan transportasi publik tidak semata-mata ditujukan untuk mengurangi kemacetan. Moda transportasi publik juga diarahkan menjadi bagian dari solusi perubahan iklim sekaligus memperluas akses mobilitas masyarakat.

“Kami sedang mengubah cara masyarakat bergerak melintasi Jakarta. Kami ingin menyediakan alternatif yang andal dan terjangkau selain kendaraan pribadi, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi,” ujarnya.

Selain transportasi, Pemprov DKI juga mengubah pendekatan pengelolaan sampah. Dari sebelumnya berorientasi pada pola kumpul-angkut-buang, Jakarta mendorong sistem pilah-angkut-olah dengan pemilahan dilakukan sejak dari sumber.

Sejak 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu. Pemprov DKI juga mengembangkan fasilitas waste-to-energy (WTE) bersama pemerintah pusat untuk mengolah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat turut diperkuat melalui Gerakan Pilah Sampah dan kegiatan daur ulang.

Dalam pandangan Pramono, ketahanan iklim tidak hanya ditentukan proyek berskala besar. Perubahan juga perlu dilakukan melalui cara kota mengelola mobilitas, energi, sampah, dan ruang publik.

“Kita tidak boleh melihat aksi iklim sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ukurannya sederhana: apakah udara menjadi lebih bersih, perjalanan menjadi lebih mudah, ruang publik menjadi lebih baik, dan lingkungan menjadi lebih sehat,” kata Pramono.

Jakarta juga terus belajar dari kota-kota besar dunia dalam memperluas ruang terbuka hijau dan meningkatkan ketahanan menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk peningkatan suhu perkotaan.

Pramono menyatakan Jakarta terbuka untuk bertukar pengalaman dengan kota-kota lain dan mencari solusi yang sesuai dengan karakter masing-masing.

“Jakarta siap berbagi praktik baik, belajar dari kota-kota lain, dan mewujudkan tujuan iklim bersama menjadi solusi yang praktis,” ujarnya.

Heat Roundtable di New York mempertemukan para pemimpin kota untuk bertukar pengalaman mengenai tantangan panas perkotaan dan ketahanan iklim. Diskusi tersebut digelar bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, serta Atlantic Council’s Climate Resilience Center.

Sejumlah kepala daerah turut hadir dalam forum tersebut, termasuk Wali Kota Paris dan Wali Kota Freetown.