Pemerintah Tuntaskan Utang Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun kepada BI

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan telah menuntaskan pembayaran utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Penyelesaian tersebut menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI atas obligasi yang diterbitkan untuk menangani krisis keuangan 1997–1998.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Ia mengatakan pembayaran obligasi telah selesai dan menjadi bagian dari penyelesaian kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan penanganan krisis keuangan tersebut.

Menurut Suahasil, pembayaran utang dilakukan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran terakhir dilaksanakan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari surplus Bank Indonesia.

Suahasil menjelaskan, surplus yang diperoleh BI dalam kegiatan operasionalnya dapat disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan tersebut kemudian dicatat sebagai PNBP dan digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah yang timbul dari penerbitan obligasi pada masa penanganan krisis.

Meski utang obligasi kepada BI telah lunas, pemerintah tetap memiliki hak untuk menagih kewajiban obligor maupun debitur BLBI. Suahasil menegaskan, penyelesaian utang pemerintah kepada bank sentral tidak berarti menghapus kewajiban pihak-pihak yang masih memiliki utang kepada negara.

Ia menjelaskan, pemerintah memiliki hak tagih atas kewajiban debitur maupun obligor yang berkaitan dengan bank-bank penerima BLBI atau yang menjalani rekapitalisasi dan kemudian diambil alih pemerintah. Karena itu, proses penagihan terhadap kewajiban yang belum diselesaikan akan terus dilanjutkan.

Suahasil juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyambut baik penyelesaian pembayaran tersebut. Pemerintah memandang pelunasan obligasi BLBI sebagai bagian dari perjalanan penanganan dampak krisis keuangan sekaligus pembelajaran bagi pengelolaan kebijakan makroekonomi Indonesia.

Dengan tuntasnya pembayaran tersebut, kewajiban pemerintah kepada BI atas obligasi penanganan krisis 1997–1998 dinyatakan selesai. Namun, upaya penagihan terhadap obligor dan debitur BLBI tetap menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban yang masih tercatat.