Presiden Prabowo di Harlah Ke-28 PKB: Tegaskan Ekonomi Konstitusi, Dukungan Palestina, dan Amanah Ijtima Ulama

PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/7). Acara yang mengusung tema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi" tersebut menjadi momentum penegasan arah kebijakan nasional, komitmen politik luar negeri Indonesia, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam mengawal pembangunan bangsa.

PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Berbasis Konstitusi

Peringatan Harlah diawali dengan rangkaian seremoni kebangsaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa bersama, hingga pembacaan Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia. Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan tema Harlah tahun ini dirangkum dalam istilah "Prabowonomics", sebagai simbol dukungan terhadap arah kebijakan ekonomi yang dinilai berpijak pada kemandirian nasional dan amanat konstitusi.

Menurut Muhaimin, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tahan Indonesia di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global sekaligus membawa bangsa menuju kemandirian ekonomi.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukan merupakan gagasan baru, melainkan pelaksanaan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 serta amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dan gotong royong agar kekayaan nasional dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar.

Kepala Negara menegaskan Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dengan menjalin hubungan baik bersama seluruh negara tanpa memihak kekuatan tertentu. Pemerintah mengedepankan prinsip the good neighbor policy, yakni membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua pihak.

Meski demikian, Presiden menegaskan posisi Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah. Pemerintah akan terus memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak setiap bangsa untuk meraih kemerdekaan.

Presiden juga menekankan bahwa Indonesia mencintai perdamaian, namun tetap siap mempertahankan kedaulatan negara apabila menghadapi ancaman, dengan kekuatan utama bertumpu pada sistem pertahanan rakyat semesta dan semangat nasionalisme masyarakat.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang disampaikan melalui Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia. Menurut Presiden, rekomendasi tersebut merupakan amanah moral yang sejalan dengan arah pembangunan nasional yang sedang dijalankan pemerintah.

Salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut adalah dukungan terhadap langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Presiden menegaskan bahwa seluruh amanah tersebut selaras dengan keyakinan dan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi, keadilan, serta tata kelola negara yang baik.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan para ulama yang dinilai menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus bekerja demi menjaga kedaulatan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian Harlah PKB turut diwarnai pembacaan Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia yang dibacakan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo, jajaran Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, serta ribuan kader PKB.

Dalam dokumen tersebut, para ulama menyampaikan tiga rekomendasi utama, yakni memperkuat negara melalui dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah, memastikan pembangunan berjalan sesuai konstitusi dan prinsip tata kelola yang baik, serta memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam membangun umat, bangsa, dan negara.

Ijtima Ulama juga menegaskan dukungan terhadap berbagai program pemerintah untuk memperkuat kedaulatan nasional, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pengelolaan kekayaan nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usai pembacaan rekomendasi, dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga persatuan bangsa serta mengawal pembangunan nasional agar tetap berlandaskan konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
[PusakoNews.com/red]