Habiburokhman Dikukuhkan Sebagai Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Terkait Penanganan Perkara Febrie Adriansyah

PusakoNews.com, Jakarta - Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum untuk mengawal proses pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA). Pembentukan Panja dilakukan menyusul pengunduran diri Febrie dari Kejaksaan Agung sekaligus sebagai bentuk komitmen DPR memastikan proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan tuntas.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengunduran diri seorang pejabat tidak boleh menjadi alasan terhentinya proses penegakan hukum. Melalui Panja, Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Kejaksaan Agung hingga tercapai kepastian hukum.

Related News: Penyidikan Tiga Kasus Korupsi Berujung Penyitaan Uang Miliaran dan 74 Kilogram Emas, Jampidsus Febrie Adriansyah Mengundurkan Diri

Selain mengawal jalannya penyidikan, Komisi III meminta seluruh institusi penegak hukum dan aparat keamanan menjaga soliditas serta sinergi antarlembaga agar proses penanganan perkara tidak terganggu oleh konflik maupun kepentingan tertentu.

DPR juga mendesak Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik independen yang bebas dari konflik kepentingan dan tidak memiliki afiliasi dengan pihak yang tengah diperiksa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga objektivitas penyidikan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Habiburokhman menjelaskan, Panja akan mengawasi setiap tahapan penyidikan secara aktif, mulai dari proses penggeledahan, pemeriksaan lokasi penyimpanan barang bukti, hingga tahapan penyidikan lainnya. Seluruh proses pengawasan akan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara.

Pembentukan Panja mendapat persetujuan seluruh fraksi di Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, Habiburokhman juga dikukuhkan sebagai Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum yang bertugas memimpin pengawasan terhadap penanganan perkara oleh Kortastipidkor Polri dan Kejaksaan Agung.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menambahkan, Panja membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, pengaduan, maupun informasi terkait dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurutnya, partisipasi publik menjadi elemen penting untuk mengungkap seluruh fakta secara menyeluruh.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menyatakan Komisi III telah berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung, Kortastipidkor Polri, dan Jampidsus sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Ia menegaskan koordinasi tersebut bertujuan memastikan penanganan perkara berlangsung profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Amru menilai perkara tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat sekaligus merusak citra aparat penegak hukum. Karena itu, Komisi III mendukung penuh pembentukan Panja untuk mengawal penyelesaian kasus hingga tuntas serta mendorong agar setiap pihak yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
[PusakoNews.com/red]