Presiden Prabowo Percepat Implementasi GovTech Berbasis AI untuk Perkuat Tata Kelola, Tingkatkan Penerimaan Negara, dan Optimalkan Pelayanan Publik

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat agenda transformasi digital nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6).

Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan perkembangan signifikan pembangunan sistem Government Technology (GovTech) nasional yang kini telah mencapai tahap integrasi sekitar 80 persen. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi digital Indonesia yang mengedepankan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa sejak 1 Juni 2026, pemerintah berhasil mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga strategis ke dalam satu ekosistem digital terpadu. Sistem tersebut memungkinkan pengelolaan data secara lebih akurat melalui proses pembersihan dan validasi yang dilakukan dengan dukungan teknologi AI.

Related News: Presiden Prabowo Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Dorong Kerja Sama Global Demi Keadilan dan Kesejahteraan

Menurut Luhut, integrasi data tersebut akan menjadi fondasi utama bagi pengembangan tata kelola pemerintahan modern di era Presiden Prabowo. Dengan seluruh data yang terhubung dalam satu sistem, pemerintah akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih kuat sekaligus meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data.

Ia mencontohkan penerapan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang mampu mempercepat proses verifikasi dan penyelesaian sanggahan masyarakat hanya dalam hitungan menit. Teknologi tersebut telah dipresentasikan dalam rapat bersama DPR sebagai gambaran nyata manfaat AI dalam mendukung pelayanan publik yang lebih responsif.

Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, pengembangan GovTech juga diarahkan untuk memperluas pembinaan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat memetakan aktivitas ekonomi secara lebih akurat sekaligus memperluas basis wajib pajak secara bertahap.

Luhut menegaskan bahwa seluruh sistem nantinya akan terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi sekitar 64 juta pelaku UMKM dalam sistem ekonomi formal, termasuk melalui skema kontribusi pajak sebesar 0,5 persen yang telah berlaku bagi sektor usaha tertentu.

Related News: Pemerintah dan DPR Perkuat Sinergi Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tata Kelola Ekspor SDA Jadi Fokus Utama

Pemerintah memperkirakan langkah tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan rasio pajak nasional yang saat ini berada di kisaran 9 persen. Dalam jangka menengah, tax ratio Indonesia berpotensi meningkat hingga mencapai 12 hingga 13 persen seiring bertambahnya kepatuhan dan perluasan basis perpajakan. Kenaikan penerimaan negara tersebut diharapkan menjadi sumber pendanaan yang lebih kuat bagi pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang telah lebih dahulu dibangun pemerintah, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara. Pengembangan sistem juga melibatkan talenta-talenta digital dalam negeri sebagai bentuk penguatan kapasitas teknologi nasional.

Sebagai bagian dari implementasi awal, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang telah menerapkan sistem tersebut adalah Banyuwangi, yang dinilai menunjukkan hasil positif dan menjadi referensi bagi pengembangan di daerah lain.

Apabila pelaksanaan proyek percontohan berjalan sesuai target, pemerintah berencana melakukan implementasi secara nasional pada Oktober 2026. Dengan langkah tersebut, seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia ditargetkan terhubung dalam satu ekosistem pemerintahan digital terpadu.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pengembangan International Financial Center serta skema family office. Kedua inisiatif tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global sekaligus menarik lebih banyak investasi internasional.

Sementara itu, di sektor pelayanan publik, pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran sistem Digital Single ID yang ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun 2026. Identitas digital terpadu ini akan menjadi instrumen penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dan berbagai program transfer langsung pemerintah berlangsung lebih tepat sasaran.

Dengan dukungan teknologi AI, pemerintah akan mampu melakukan pemetaan dan verifikasi penerima manfaat secara lebih akurat sehingga mengurangi potensi kesalahan penyaluran maupun kebocoran anggaran. Pemerintah juga menyiapkan transformasi mekanisme subsidi agar lebih berorientasi kepada penerima manfaat secara langsung dibandingkan subsidi berbasis barang.

Menurut Luhut, saat ini rata-rata nilai bantuan sosial dan berbagai transfer pemerintah yang diterima masyarakat mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang per tahun. Melalui integrasi data dan pemanfaatan AI, seluruh bantuan tersebut dapat dikelola secara lebih efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok penerima.

Menutup keterangannya, Luhut menegaskan bahwa transformasi digital yang sedang dijalankan merupakan langkah strategis menuju pemerintahan modern yang sepenuhnya berbasis data. Dengan jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara menyeluruh dalam skala nasional.

Pemerintah meyakini bahwa keberhasilan program ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional, memperluas penerimaan negara, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
[PusakoNews.com/red]