Pemprov DKI Kembali Raih WTP, Pramono Anung Ungkap Rahasia Konsistensi 9 Tahun Berturut-turut

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian ini menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut diterima oleh Pemprov DKI Jakarta, sekaligus menegaskan konsistensi dalam menjaga kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut merupakan cerminan dari upaya berkelanjutan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta mampu berjalan secara konsisten dan terjaga dengan baik dari waktu ke waktu. Hal ini sekaligus menjadi indikator penting bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pencapaian ini menunjukkan bahwa konsistensi administrasi laporan keuangan yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus terpelihara dengan baik dari tahun ke tahun,” ujar Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/6).

Selain mempertahankan kualitas pelaporan keuangan, Pemprov DKI Jakarta juga dinilai serius dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK RI. Setiap rekomendasi yang diterima tidak hanya ditindaklanjuti secara sistematis, tetapi juga dilaporkan secara berkala dengan tingkat penyelesaian yang melampaui target nasional.

Pramono menjelaskan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini telah mencapai lebih dari 87 persen. Angka tersebut berada di atas target nasional yang berkisar antara 77 hingga 78 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan yang menjadi perhatian auditor negara.

“Saat ini tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah berada di atas 87 persen, sementara target nasional berada pada kisaran 77 hingga 78 persen. Ini membuktikan kesungguhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian bersama,” katanya.

Dalam rangka memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, Pemprov DKI Jakarta juga mulai menerapkan tradisi baru dengan menyampaikan kondisi keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat sebelum laporan pemeriksaan resmi dari BPK diterbitkan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK dalam jangka waktu maksimal 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ia menilai bahwa opini WTP bukan semata-mata penghargaan administratif, melainkan refleksi dari kualitas sistem pengelolaan keuangan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan penggunaan anggaran daerah.

“Opini WTP bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan hanya persoalan administratif semata. Lebih dari itu, penghargaan ini mencerminkan bagaimana sistem keuangan daerah dipersiapkan, dijalankan, dan dilaporkan secara bertanggung jawab,” jelasnya.

Di samping keberhasilan dalam aspek administrasi dan keuangan, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Gubernur Pramono menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh warga melalui pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif.

Sebagai contoh, ia menyoroti persoalan operasional Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen yang belum segera difungsikan meskipun proses perbaikannya telah selesai dilaksanakan. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antarinstansi agar hasil pembangunan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pramono menilai bahwa berbagai kendala yang masih muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya berakar pada kurang optimalnya komunikasi antarpihak yang terlibat. Oleh karena itu, perbaikan koordinasi lintas sektor akan terus menjadi perhatian guna memastikan setiap program dan fasilitas publik dapat beroperasi secara maksimal sesuai kebutuhan warga.

Dengan raihan opini WTP yang kesembilan secara berturut-turut ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.
[PusakoNews.com/red]