Pemerintah Buka Suara soal Kasus Silmy Karim, Tegaskan Hormati Proses Hukum KPK

PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang tengah dijalankan oleh aparat penegak hukum terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Sikap tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum sekaligus upaya menjaga integritas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis (4/6/2026) menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada lembaga penegak hukum sesuai kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, setiap proses yang sedang berjalan harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

"Pemerintah tentunya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka yang tengah menjalani proses hukum, pemerintah akan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Mensesneg.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta memastikan setiap proses hukum berlangsung secara objektif, transparan, dan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak akan mengganggu jalannya pelayanan publik, khususnya yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan harus terus berjalan secara optimal.

Mensesneg mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan seluruh layanan yang berkaitan dengan keimigrasian maupun pemasyarakatan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," katanya.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang cepat, efektif, dan berkualitas di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.

Lebih lanjut, Mensesneg menyampaikan keprihatinan pemerintah atas kembali munculnya kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat publik. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.

Mensesneg menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam bekerja serta menjauhi segala bentuk praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

"Sesungguhnya dalam dua hari terakhir ini kita sangat prihatin karena kembali terjadi peristiwa yang jelas tidak kita harapkan bersama. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan agar terus membenahi diri dan secara sungguh-sungguh melawan praktik-praktik korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari," tegasnya.

Pemerintah menilai bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda strategis yang harus terus diperkuat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pejabat negara diharapkan senantiasa memegang teguh prinsip integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintah juga memastikan akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta menyerahkan seluruh proses kepada aparat penegak hukum, pemerintah berharap proses yang sedang berjalan dapat berlangsung secara transparan, objektif, dan memberikan kepastian hukum. Pada saat yang sama, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat terus berjalan secara efektif tanpa hambatan.
[PusakoNews.com/red]