Menkeu Purbaya Tegaskan Pancasila Jadi Pedoman Utama Kelola APBN

PusakoNews.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin, 1 Juni 2026.

Dalam amanatnya, Menteri Keuangan menekankan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen seluruh aparatur negara terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

Menurutnya, Pancasila harus dipahami tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber moral pemerintahan dan pedoman pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ujar Menteri Keuangan.

Mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dinilai memiliki makna yang sangat relevan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, dan perdamaian, disebut tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus memberi inspirasi bagi kehidupan dunia yang lebih harmonis.

Menteri Keuangan menilai bahwa tantangan global saat ini, mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan ekonomi internasional, hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat, menuntut bangsa Indonesia untuk tetap memiliki pijakan moral yang kuat. Dalam konteks tersebut, Pancasila menjadi arah dan pedoman agar pembangunan nasional tetap berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.

“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” tegasnya.

Bagi Kementerian Keuangan, implementasi nilai-nilai Pancasila harus tercermin secara nyata dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan publik, pengawasan, hingga tata kelola keuangan negara. Menteri Keuangan menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar instrumen fiskal semata, melainkan amanat rakyat yang wajib dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, seluruh kebijakan keuangan negara harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, kredibilitas, serta menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” kata Menteri Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya kembali meneguhkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional. Konsep Ekonomi Pancasila, menurutnya, menempatkan negara, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat dalam satu semangat bersama untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa prinsip utama Ekonomi Pancasila adalah memastikan pihak yang kuat membantu yang lemah, sementara yang besar turut memberdayakan yang kecil, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Menteri Keuangan juga menegaskan pentingnya memperkuat reformasi birokrasi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai birokrasi yang bersih, cepat, tertib, efektif, dan melayani. Kementerian Keuangan, kata dia, terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola, penyederhanaan proses kerja, penguatan integritas, serta memastikan seluruh kebijakan negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Dalam amanatnya, Menteri Keuangan turut mengingatkan bahwa integritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah kehormatan yang harus dijaga oleh seluruh insan Kementerian Keuangan melalui sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas. Ketika kita mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan tanggung jawab,” ujarnya.

Menutup amanatnya, Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan sehari-hari. Ia juga menyerukan pentingnya menjaga integritas, memperkuat pelayanan publik, menghilangkan ego sektoral, serta mempererat semangat gotong royong demi mewujudkan pemerintahan yang semakin dipercaya masyarakat.

“Jaga integritas, perkuat pelayanan, dan rawat persatuan. Hilangkan ego sektoral. Perkuat gotong royong. Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap keputusan dan tindakan,” tutup Menteri Keuangan.
[PusakoNews.com/red]