PusakoNews.com, Jakarta - Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan pada tahun 2026 meskipun anggaran mengalami penyesuaian dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi nasional di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG, melainkan mendorong optimalisasi layanan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah tetap menempatkan pemenuhan gizi masyarakat sebagai agenda strategis nasional, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
Dalam skema baru yang disiapkan untuk tahun 2026, layanan MBG bagi siswa sekolah akan disesuaikan dari sebelumnya enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Namun demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi sekolah yang masih menerapkan kegiatan belajar enam hari, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kesinambungan program di tengah kebutuhan efisiensi anggaran nasional. Pemerintah menilai langkah ini tetap mampu menjaga kualitas layanan tanpa mengurangi substansi utama program, yakni memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain penyesuaian jadwal layanan sekolah, distribusi MBG pada masa libur sekolah juga akan difokuskan kepada kelompok prioritas. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang dinilai membutuhkan intervensi gizi secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Meski terjadi pengurangan anggaran, pemerintah memastikan kualitas makanan tetap menjadi perhatian utama. Nilai bahan baku untuk setiap porsi MBG dipastikan tetap berada pada angka Rp10 ribu dengan skema penyesuaian berdasarkan indeks kemahalan masing-masing daerah. Dengan demikian, kualitas gizi dan standar makanan yang diterima masyarakat diharapkan tetap terjaga.
Pemerintah juga menyiapkan langkah pengamanan fiskal melalui pencadangan dana sekitar Rp67 triliun yang ditempatkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Kebijakan ini dilakukan guna memastikan program tetap memiliki ruang keberlanjutan apabila terjadi tekanan ekonomi atau kebutuhan tambahan di masa mendatang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran MBG dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah disebut tengah melakukan pembenahan manajemen dan sistem belanja program agar implementasi MBG menjadi lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.
Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu sebelumnya. Program tersebut telah menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penguatan asupan gizi masyarakat. Selain menyasar peserta didik, program ini juga diarahkan untuk membantu kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari strategi nasional menekan angka stunting dan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat.
[PusakoNews.com/red]
Komentar