PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Juni mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memaparkan kesiapan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Presiden, termasuk langkah-langkah teknis yang diperlukan agar implementasi berjalan sesuai rencana.
“Telah dilaporkan kepada Bapak Presiden mengenai rencana pelaksanaan devisa hasil ekspor yang akan efektif mulai 1 Juni,” ujar Airlangga dalam keterangannya kepada awak media usai rapat di Istana Merdeka.
Selain kebijakan DHE, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy yang akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pemerintah memastikan seluruh proses tetap berada dalam kerangka regulasi yang sedang disiapkan secara menyeluruh.
Airlangga menjelaskan bahwa berbagai perangkat aturan pendukung, termasuk regulasi dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan, tengah difinalisasi dan ditargetkan rampung sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif.
“Seluruh instrumen regulasi sedang disiapkan dan diharapkan dapat diselesaikan sebelum 1 Juni,” jelasnya.
Untuk memastikan pemahaman yang merata di kalangan pelaku usaha, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi industri terkait. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan baru ini.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan agar seluruh pihak memahami arah kebijakan pemerintah,” tambah Airlangga.
Terkait pelibatan PT Danantara Sumber Daya Indonesia dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis, pemerintah menegaskan bahwa aktivitas ekspor tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi selama ini. Skema baru yang disiapkan hanya memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan devisa hasil ekspor.
Airlangga juga menegaskan bahwa investor tidak perlu khawatir terhadap perubahan mekanisme tersebut, karena kegiatan ekspor tetap berjalan normal di sektor riil.
“Seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan yang sudah ada. Tidak ada perubahan pada pelaku ekspornya,” tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah akan melakukan penyempurnaan sistem secara bertahap dalam tiga bulan ke depan untuk memastikan implementasi berjalan optimal, termasuk integrasi pelaporan kepada sistem yang dikelola oleh Danantara.
Selain membahas kebijakan DHE, rapat terbatas juga menyoroti langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Salah satu kebijakan yang dibahas adalah keberlanjutan skema kerja dari rumah (work from home) selama dua bulan ke depan serta penyiapan sejumlah paket insentif ekonomi.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun berjalan, sekaligus merespons dinamika global yang masih penuh tantangan.
“Berbagai kebijakan ekonomi terus disiapkan, termasuk keberlanjutan work from home selama dua bulan ke depan untuk menjaga keseimbangan aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan yang terukur, termasuk memastikan devisa tetap berada di dalam negeri, ekspor tetap berjalan lancar, serta menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.
[PusakoNews.com/red]
Komentar