PusakoNews.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap temuan di lapangan terkait masih adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) pada dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Doni Dewantoro, menyampaikan bahwa alasan yang paling sering digunakan pengelola saat ditemukan pelanggaran adalah ketidaktahuan terhadap SOP. Padahal, BGN telah melakukan sosialisasi secara masif sejak tahun sebelumnya serta memberikan peringatan sebelum menjatuhkan sanksi.
Selain itu, ditemukan pula kendala berupa pergantian kepala SPPG yang menyebabkan informasi terkait standar dan perubahan prosedur tidak tersampaikan dengan baik kepada pengelola di lapangan.
Dalam pengawasan, BGN juga menyoroti penggunaan bangunan yang tidak sesuai peruntukan sebagai dapur MBG. Sejumlah dapur diketahui beroperasi di rumah tinggal yang tidak memenuhi standar sanitasi, termasuk tidak adanya sistem pengolahan limbah dan saluran pembuangan yang memadai.
Untuk menindak pelanggaran, BGN menerapkan mekanisme sanksi bertahap mulai dari Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3. Jika pelanggaran tidak diperbaiki, operasional dapur dapat dihentikan sementara (suspend). Bagi pengelola yang tetap tidak mematuhi ketentuan, BGN menegaskan akan mengambil langkah tegas berupa pemutusan kerja sama.
BGN menegaskan bahwa kebijakan penindakan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi berkelanjutan. Setelah memberikan ruang pembenahan dan pembekalan sepanjang tahun sebelumnya, tahun ini ditetapkan sebagai fase penegakan aturan bagi dapur MBG yang masih melanggar.
Langkah ini diambil guna memastikan standar higienitas, keamanan pangan, serta tata kelola dapur MBG berjalan sesuai ketentuan demi melindungi penerima manfaat program secara optimal.
[PusakoNews.com/red]
Komentar