PusakoNews.com, Budapest - Perdana Menteri (PM) terpilih Hungaria, Peter Magyar, menegaskan bahwa pemerintahannya akan mematuhi kewajiban hukum internasional dengan menangkap PM Israel, Benjamin Netanyahu, apabila memasuki wilayah Hungaria.
Pernyataan tersebut merujuk pada status Netanyahu yang menjadi subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Surat perintah itu diterbitkan pada November 2024 terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik di Jalur Gaza. Sebagai negara anggota ICC, Hungaria secara prinsip memiliki kewajiban untuk melaksanakan penahanan terhadap individu yang masuk dalam daftar tersebut.
Magyar menegaskan bahwa komitmen tersebut akan menjadi bagian dari arah baru kebijakan pemerintahannya. Ia juga memastikan bahwa Hungaria akan tetap berada dalam keanggotaan ICC dengan menghentikan proses penarikan diri yang sebelumnya dicanangkan pemerintahan terdahulu.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dibanding era kepemimpinan PM sebelumnya, Viktor Orbán. Pada April 2025, pemerintah saat itu tidak melakukan penangkapan terhadap Netanyahu saat berkunjung ke Budapest, bahkan sempat menginisiasi proses keluar dari ICC yang secara de facto memberikan perlindungan terhadap pemimpin Israel tersebut.
Magyar, yang memenangkan pemilu pada 12 April 2026 dan dijadwalkan dilantik pada awal Mei, menegaskan bahwa penegakan hukum internasional akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia menyatakan bahwa setiap negara anggota ICC berkewajiban menindak individu yang diburu oleh lembaga tersebut apabila berada di yurisdiksinya.
Pernyataan tegas ini muncul di tengah rencana kunjungan Netanyahu ke Hungaria pada musim gugur mendatang. Kebijakan baru tersebut berpotensi menimbulkan dinamika diplomatik, sekaligus menegaskan posisi Hungaria yang kini lebih mengedepankan kepatuhan terhadap hukum internasional dibanding pertimbangan politik sebelumnya.
[PusakoNews.com/red]
Komentar