PusakoNews.com, Ouagadougou - Pemerintah militer Burkina Faso resmi membubarkan lebih dari 100 organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok masyarakat sipil dalam langkah terbaru yang dinilai memperketat kontrol terhadap ruang sipil di negara Afrika Barat tersebut.
Kementerian Administrasi Teritorial dan Mobilitas mengumumkan bahwa sebanyak 118 organisasi telah dibubarkan dan seluruh aktivitasnya dilarang, dengan alasan penegakan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagian besar organisasi yang terdampak diketahui bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia.
Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian langkah represif pemerintah militer sejak mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2022 di bawah kepemimpinan Kapten Ibrahim Traoré. Sejak saat itu, otoritas memperketat pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, serta kelompok oposisi.
Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan dekret yang membubarkan seluruh partai politik, menandai semakin menyempitnya ruang demokrasi di negara tersebut.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional mengecam langkah ini dan menilainya sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan berserikat. Mereka menilai pembubaran massal organisasi sipil bertentangan dengan konstitusi serta komitmen internasional Burkina Faso dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.
Kebijakan tersebut mempertegas tren pengetatan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sipil dan politik, di tengah meningkatnya ketegangan keamanan dan dinamika politik domestik di Burkina Faso.
[PusakoNews.com/red]
Komentar