70.239 Balita Tercatat ISPA di Wilayah Karhutla, Puan Desak Perlindungan Anak Jadi Prioritas

PusakoNews.com, Jakarta - Besarnya jumlah balita yang tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas penanganan, mulai dari respons kesehatan hingga pemulihan setelah kondisi udara membaik.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 yang dikutip dalam keterangan DPR RI, terdapat 311.363 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla. Sebanyak 70.239 kasus di antaranya merupakan balita berusia di bawah lima tahun. Sementara itu, kelompok lanjut usia mencatat 49.634 kasus.

Puan menilai penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, perlu memastikan anak-anak tetap memperoleh perlindungan dan dukungan kesehatan sesuai kebutuhan, termasuk ketika aktivitas masyarakat mulai kembali normal.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi keluarga yang kesulitan melindungi anak dari paparan kabut asap atau memperoleh pertolongan medis. Pengalaman masyarakat terdampak, kata Puan, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Related News: RUU Perampasan Aset Perlu Jamin Efektivitas Pemulihan dan Perlindungan Hak Warga

Dorong akses pengobatan bagi warga terdampak

Puan turut mendorong penyediaan peralatan medis yang memadai dan pembebasan biaya pengobatan bagi korban karhutla. Ia mengingatkan agar masyarakat terdampak tidak menghadapi hambatan ketika menggunakan layanan BPJS.

Selain penanganan medis, Puan meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan anak dan langkah pemulihannya. Informasi tersebut perlu membantu keluarga memahami pilihan pertolongan tanpa menarik kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan.

Puan juga menyatakan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan dalam penanganan karhutla. Ia menekankan bahwa perlindungan anak perlu dijaga selama proses penanganan berlangsung, bukan hanya ketika kondisi darurat masih terjadi.

Perhatian terhadap dampak jangka panjang turut muncul dalam laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan yang dihimpun Perhimpunan Filantropi Indonesia, Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat. Menurut laporan tersebut, paparan asap karhutla pada 1997 dikaitkan dengan pertumbuhan tinggi badan janin dan anak yang terpapar hingga 3,3 sentimeter lebih pendek pada usia 17 tahun. Laporan yang sama menyebut 15.600 kematian bayi akibat bencana karhutla pada tahun tersebut.

Puan mengingatkan bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan dalam bencana dan membutuhkan bantuan orang dewasa ketika menghadapi krisis kesehatan. Ia juga meminta dukungan diberikan kepada orang tua yang anaknya sakit, tenaga kesehatan, petugas, serta relawan yang terlibat dalam penanganan.

Karhutla dalam laporan yang dikutip DPR RI terjadi di 65 kabupaten/kota di tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Besarnya jumlah kasus ISPA pada balita dan lansia menjadi dasar perhatian terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat selama penanganan dan pemulihan.