Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani meminta fasilitas kesehatan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan tetap siaga. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit penyerta menjadi kelompok yang perlu mendapat perlindungan
Data Kementerian Kesehatan per 27 Agustus 2026 mencatat 13.449 kasus ISPA secara kumulatif di 63 kabupaten/kota terdampak, dengan sekitar 10,67 juta penduduk terdampak karhutla di tujuh provinsi.
PusakoNews.com, Jakarta - Ancaman gangguan pernapasan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani. Ia meminta pemerintah memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan selama kebakaran dan paparan asap masih mengancam, dengan perhatian khusus terhadap anak-anak dan kelompok rentan.
Dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (19/10/2026), Tutik menyebut layanan kesehatan di wilayah terdampak perlu senantiasa siap menghadapi risiko peningkatan gangguan kesehatan. Ia merujuk pada instruksi Kementerian Kesehatan agar fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terdampak karhutla meningkatkan kesiapsiagaan.
Menurut Tutik, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan penyakit penyerta memerlukan perhatian khusus karena paparan asap dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka.
Data Kementerian Kesehatan dalam Situation Report per 27 Agustus 2026 mencatat sekitar 10,67 juta penduduk terdampak karhutla di tujuh provinsi. Dalam laporan tersebut, terdapat 4.082 kasus ISPA pada periode pelaporan terbaru, sedangkan jumlah kumulatif mencapai 13.449 kasus di 63 kabupaten/kota terdampak.
Tujuh provinsi yang tercantum dalam laporan itu ialah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kementerian Kesehatan juga telah mengerahkan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan di wilayah terdampak.
Angka tersebut menggambarkan situasi berdasarkan laporan hingga akhir Agustus 2026, bukan jumlah kasus terkini per 19 Oktober 2026. Meski demikian, data itu memperlihatkan besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan dampak karhutla.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Perlindungan tidak boleh bergantung pada kemampuan keluarga
Tutik mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Warga juga disarankan tetap berada di dalam rumah dan menutup pintu serta jendela untuk membatasi masuknya asap.
Apabila tersedia, penggunaan pendingin udara atau AC dan alat penyaring udara (air purifier) dapat membantu mengurangi paparan partikel di dalam ruangan. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua keluarga memiliki fasilitas tersebut.
Karena itu, perlindungan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan upaya mandiri masyarakat. Pemerintah perlu memastikan informasi kesehatan dan akses pelayanan medis dapat dijangkau seluruh warga terdampak, termasuk keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Tutik juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh, memenuhi kebutuhan cairan, dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas, batuk yang memburuk, atau demam disertai gangguan pernapasan. Puskesmas dan rumah sakit di wilayah terdampak perlu siap menangani kebutuhan pemeriksaan maupun pengobatan.
Ancaman karhutla juga tercermin dalam pemantauan meteorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan 1.297 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di berbagai wilayah Indonesia pada 14 Oktober 2026.
Pada pemantauan citra satelit 15 Oktober, sebaran asap terpantau di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG selanjutnya melaporkan bahwa asap karhutla sempat memasuki wilayah Jawa bagian barat, termasuk Jakarta dan sekitarnya, pada 16 Oktober sebelum berangsur menjauh pada 17 Oktober.
Pergerakan asap tersebut menunjukkan bahwa dampak kebakaran dapat menjangkau wilayah di luar lokasi kebakaran. Namun, keberadaan asap di atmosfer tidak selalu berarti kualitas udara di permukaan mengalami penurunan.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Penegakan hukum diminta menjangkau pihak yang bertanggung jawab
Selain persoalan kesehatan dan lingkungan, Tutik menyoroti dampak karhutla terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Kabut asap dapat membatasi mobilitas warga, mengganggu kegiatan pendidikan dan pekerjaan, serta menambah beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
Ia berharap penanganan kebakaran segera dilakukan agar masyarakat tidak terus menanggung dampaknya dan kegiatan perekonomian dapat kembali berjalan.
Tutik juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Menurutnya, penanganan perkara tidak seharusnya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga perlu menelusuri pihak yang diduga memerintahkan atau mendanai perbuatan tersebut, dengan tetap berlandaskan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menekankan pentingnya penanganan terpadu yang mencakup pengendalian kebakaran, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus mencegah terulangnya bencana serupa.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]DPR RI
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar