Sebanyak 513,89 hektare lahan terbakar di kawasan Tanjung Puting. Presiden meminta penguatan pemadaman darat, penyediaan sumber air, dan perlindungan kawasan hutan.
BNPB melaporkan 639,23 hektare lahan masih dalam penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, termasuk 513,89 hektare di kawasan Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026 ยฉPusakoNews.com
Sesuaikan Ukuran Baca
975
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
PusakoNews.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, setelah menerima laporan kebakaran seluas 513,89 hektare yang masih ditangani petugas.
Arahan itu disampaikan dalam rapat perkembangan penanganan karhutla yang digelar secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Presiden menekankan pentingnya melindungi Tanjung Puting mengingat statusnya sebagai kawasan taman nasional.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa total luas lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare.
Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Menurut Suharyanto, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan kebakaran paling luas dalam laporan tersebut, menyusul ditemukannya kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Besarnya kebakaran di kawasan konservasi itu menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menentukan kebutuhan personel, peralatan, dan strategi pemadaman di lapangan.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dalam laporannya menjelaskan bahwa kebakaran di Tanjung Puting tersebar di sejumlah lokasi rawa yang sulit dijangkau kendaraan.
Karakteristik wilayah tersebut membuat operasi pemadaman memerlukan peralatan yang dapat dibawa dan digunakan pada medan dengan akses terbatas.
Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan Pangdam adalah sekitar 50 pompa air berukuran kecil. Menanggapi permintaan tersebut, Presiden langsung memberikan dukungan dengan jumlah lebih besar.
Penyediaan pompa dan sumber air menjadi bagian dari penguatan pemadaman darat, terutama ketika petugas harus menangani lokasi kebakaran yang tersebar dan sulit dicapai menggunakan kendaraan.
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Operasi Udara Terkendala Asap dan Jarak Pandang
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. ยฉPusakoNews.com
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan pemadaman melalui operasi darat dan udara dengan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
Di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, penanganan dititikberatkan pada operasi darat.
Khusus Kalimantan Tengah, helikopter pemadam kebakaran belum dapat melakukan penerbangan karena kondisi cuaca dan terbatasnya jarak pandang akibat asap.
Kendala tersebut membuat penguatan satuan tugas darat menjadi sangat penting, khususnya untuk menjangkau kawasan rawa di Tanjung Puting.
Di Sumatra Selatan, Suharyanto menyampaikan bahwa penerbangan baru dapat dilakukan kembali pada 12 Oktober 2026. Pemerintah berencana memadukannya dengan operasi modifikasi cuaca serta penambahan armada.
Dalam laporannya, Suharyanto menyebut Kalimantan Tengah menggunakan empat pesawat, sedangkan Sumatra Selatan menggunakan dua pesawat dari Pangkal Pinang dalam rangkaian upaya penanganan yang dijelaskan kepada Presiden.
BNPB juga menyebut penggunaan helikopter water bombing sebagai salah satu metode pemadaman untuk wilayah yang sulit dijangkau, antara lain kawasan Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Puting, dan Halmahera Timur di Maluku Utara.
Namun, pelaksanaan penerbangan tetap bergantung pada kondisi cuaca serta jarak pandang yang memungkinkan operasi dilakukan.
Prabowo juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu peningkatan kapasitas polisi hutan, termasuk melalui dukungan pendidikan bagi personel.
Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengawasan kawasan hutan sekaligus meningkatkan kemampuan pencegahan kebakaran.
Di sisi lain, pemerintah terus memperhatikan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi turunnya hujan alami pada pertengahan Oktober hingga November 2026.
Menurut Suharyanto, datangnya musim hujan diharapkan membantu memperbaiki kondisi karhutla di sejumlah wilayah yang masih menghadapi kebakaran.
Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan perubahan cuaca. BNPB menyatakan upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia selama kebakaran masih berlangsung.
Dengan dukungan peralatan tambahan, penyediaan sumber air, penguatan satuan tugas darat, dan optimalisasi operasi udara sesuai kondisi cuaca, pemerintah memusatkan upaya penanganan pada pemadaman kebakaran sekaligus pencegahan perluasan area terdampak.
SOURCE CREDIT / REFERENCES
[01]Presiden Republik Indonesia โ Pemerintah Intensifkan Penanganan Karhutla, Operasi Darat dan Udara Terus Dioptimalkan, 13 Oktober 2026.
[02]Presiden Republik Indonesia โ Presiden Prabowo Perintahkan Penanganan Karhutla di Tanjung Puting Jadi Perhatian Khusus, 13 Oktober 2026
AUTHOR: Redaksi PusakoNews
Iklan ini ditayangkan oleh PusakoNews
Komentar
Bantu dukungan dengan kontribusi pemikiran melalui kolom komentar.
Komentar