APBN 2027 Disahkan, Pemerintah Siapkan Rp4.106,3 Triliun untuk Belanja Negara

PusakoNews.com, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 29 September 2026. Pemerintah menetapkan APBN 2027 dengan fokus pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Selain itu, APBN 2027 juga mendukung sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Pemerintah menetapkan defisit APBN sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kredibilitas fiskal.

Dari sisi struktur anggaran, pendapatan negara dalam APBN 2027 diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun.

Kementerian Keuangan juga mencatat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi desa.

Pada sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah mengalokasikan Rp824 triliun untuk pendidikan, Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjalankan prioritas pembangunan melalui APBN 2027.

Dengan pengesahan tersebut, APBN 2027 menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sepanjang tahun anggaran 2027. Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal akan diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.